Data Ganda Bansos, Demokrat Sebut Era Pemerintahan Jokowi Lebih Kejam dari Teroris

JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman soroti Menteri Sosial Tri Rismaharini yang melaporkan data ganda penerimaan bantuan sosial (bansos) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Benny bilang, korupsi bansos merupakan kejahatan extra ordinary. “Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima Bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar. Ini lah kejahatan extra ordinary itu,” kata Benny di akun Twitter-nya, dikutip Minggu (2/5).

Dia menilai, tindak korupsi di era Jokowi lebih kejam dari pada pelaku teroris.

“Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong,” katanya.

Anggota DPR RI ini menduga, kasus dugaan korupsi bansos yang dilaporkan Risma bisa saja mangkrak di KPK.

“Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data penerima Bansos ganda. Ada yang bertanya apakah penanganan kasus ini di KPK nanti akan mangkrak seperti kasus Mr Cilukba atau akan diusut tuntas dan pelakunya dijebloskan ke bui? Mari kita pantau,” cetusnya.

Sebelumnya, sebanyak 21 juta data ganda penerimaan bansos dilaporkan oleh Risma di KPK. Risma minta kasus itu ditindak lanjuti oleh BPK dan KPK.

“Kami melaporkan data masuk dalam Stranas KPK yang harus ditindaklanjuti, juga ada temuan BPKP maupun BPK tentang data saat itu,” kata Risma saat konferensi di gedung KPK, Jumat lalu.

Risma mengatakan, karena ada 21 juta data warga dinonaktifkan sementara sebagai penerima bansos, dia memerintahkan pemerintah daerah menyempurnakan data. Hal inilah yang dilaporkan Risma dalam pertemuan dengan pimpinan KPK. (dal/fin)

Baca juga:

• Operasi Pra Pengetatan, Polres Ciko Putar Balik Pemudik di Kedawung
• Mengapa Pendopo Bupati Ada di Kota Cirebon? Begini Sejarahnya

Sumber: