Modernisasi Alutsista Rp1.760 Triliun

JAKARTA- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup, pada Rabu (2/6). Rapat ini membahas soal anggaran alutsista (alat utama sistem senjata) Rp1.760 triliun. DPR ingin tahu secara detail terkait pembelanjaan uang negara tersebut.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat membuka rapat mengatakan pimpinan sidang telah menyepakati rapat kerja ini digelar secara tertutup. Agendanya membahas soal alutsista. “Kita sepakati dulu mengenai sifat rapat. Kami pimpinan sudah rembukan untuk rapat yang terkait anggaran membahas di antaranya alutsista yang direncanakan pembeliannya, maka sebagaimana lazimnya rapat akan digelar tertutup,” kata Meutya di kompleks parlemen.

Sementara itu, Prabowo Subianto datang full team. Dia didampingi Wakil Menteri Pertahanan M Herindra dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Ada pula KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, serta KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Usai rapat, Prabowo Subianto mengaku sudah memberi penjelasan kepada Komisi I DPR RI terkait anggaran jumbo senilai Rp1.760 Triliun. “Kita sudah berikan penjelasan. Tentunya kita fokusnya adalah anggaran tahun 2022. Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan. Kita sedang menyusun itu. Sedang dibahas. Ya tadi banyak pertanyaan. Ada juga isu-isu di luar dan sebagainya,” ujar Prabowo Subianto usai rapat.

Prabowo juga menyebut ada pembahasan soal rencana modernisasi alutsista senilai Rp1.760 Triliun. Dia menegaskan banyak alutsista TNI yang sudah tua. Sehingga harus diganti. Terkait rencana modernisasi alutsista tersebut, lanjut Prabowo, Kemenhan masih melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Saya sudah jelaskan satu per satu. Rencana ini masih digodok bersama Bappenas, bersama Kemenkeu, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya,” tegas mantan Danjen Kopassus ini.

Dia menyebut modernisasi alutsista TNI merupakan kebutuhan mendesak. “Alutsista kita sudah tua. Sudah saatnya memang. Ini mendesak dan harus diganti. Kebutuhan-kebutuhan ini sangat penting. Kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang sangat pesat,” katanya.

Diketahui, dalam Rancangan Perpres (Raperpres) Alpalhankam yang beredar, Pasal 2 ayat (1) disebutkan menteri menyusun perencanaan kebutuhan (Renbut) Alpalhankam Kemhan dan TNI untuk 5 (lima) Renstra Tahun 2020-2044 yang pelaksanaannya akan dimulai pada Renstra 2020-2024 dan membutuhkan Renstra Jamak dalam pembiayaan dan pengadaannya.

Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan renbut Alpalhankam Kemhan/TNI seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 sejumlah USD 124.995.000.000. Rincian dari anggaran dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 2 yaitu akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, kemudian untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000

Kemudian untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686. Pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa dari kebutuhan anggaran senilai USD 124.995.000.000, telah teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Lalu Pasal 3 ayat 4 dijelaskan selisih dari Renbut sejumlah USD 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024. (rh/fin)

Sumber: