BPKP Dilibatkan Audit Pengelolaan Stok Vaksin COVID-19

BPKP Dilibatkan Audit Pengelolaan Stok Vaksin COVID-19

BADAN Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan untuk melakukan audit terkait rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin COVID-19 di Indonesia.

“Pelaksanaan audit rencananya akan dibantu BPKP. Pada level provinsi/kabupaten/kota dibantu Kementerian Dalam Negeri dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaksin, penggunaan vaksin. Serta sisa vaksin di masing-masing kabupaten/kota,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Selasa (10/8).

Kegiatan audit tersebut, lanjut Budi, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan. “Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi, bisa dilakukan segera,” tegasnya.

Budi mengatakan Kementerian Kesehatan telah menyediakan aplikasi SMILE atau Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik. Tujuannya untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional.

Menurutnya, aplikasi tersebut memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas. Platform ini berguna untuk memastikan data pusat dan daerah sama, sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin COVID-19.

Pemerintah daerah diminta memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di wilayah masing-masing. Sehingga data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.

“Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah. Kalau ada perbedaan, harus segera direkonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi. Jika masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan sebelum dikirim ‘batch’ selanjutnya,” terang Budi.

Kecepatan pembaruan laporan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar laporan yang masuk ke Kemenkes sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. (fin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: