DPR: Jangan Seret TNI-Polri Isi Jabatan Politis

JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyarankan agar pemerintah perlu memikirkan potensi hadirnya dwifungsi TNI-Polri dalam wacana penunjukan sebagai pelaksana tugas (plt) kepala daerah pada 2022 dan 2023. Ia berharap perwira aktif di TNI-Polri tak mengisi posisi tersebut.

“Opsi penunjukan pelaksana jabatan dari TNI-Polri  yang aktif harus dikaji secara mendalam. Jangan TNI/ Polri diseret untuk mengisi kekosongan jabatan pelaksana tugas kepala daerah. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karir,” ujar Guspardi dalam rilis resmi kepada media, Jumat (1/10).

Dikatakan, mekanisme penunjukan pelaksana jabatan kepala daerah itu sudah jelas diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201, di mana disebutkan bahwa pejabat gubernur, bupati dan walikota berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk gubernur akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan bupati/wali kota akan diisi oleh pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. Di samping itu, ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri menjaga citra Presiden Jokowi di sisa waktu pemerintahannya.

Guspardi tak ingin Presiden Jokowi dipandang sebagai sosok yang dinilai ingin menarik kembali TNI-Polri untuk berpolitik. Legislator asal Sumatera  Barat itu menambahkan, dikarenakan keserentakan pemilu dilaksanakan pada tahun 2024, maka pada tahun 2022 akan ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya.

Sementara itu, sebanyak 171 kepala daerah akan habis masa jabatannya pada 2023. Ia menyampaikan, kekosongan itu pun nantinya akan diisi Plt atau penjabat kepala daerah. Dan beberapa tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri pernah menunjuk perwira TNI atau Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri perlu mengkaji secara mendalam opsi penunjukan TNI-Polri untuk mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah ini. Bagaimanpun Pola komando yang melekat pada TNI dan Polri sangat berbeda dengan pola pelayanan pada birokrat.

“Belajar dari pengalaman sebelum dan sesudah reformasi. Apalagi saat ini masih banyak sosok setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) di kementerian yang dapat mengisi posisi pelaksana jabatan kepala daerah. Banyak Dirjen di Kemendagri, kalau seandainya tidak memenuhi jumlahnya, baru diambil dari ke kementerian lain,” pungkasnya. (jrl)

Sumber: