Impor Garam untuk Industri, KSP Moeldoko: Tak Boleh Bocor ke Pasar

CIREBON- Meskipun banyak petani garam menolak adanya impor garam, namun impor garam sendiri merupakan salah satu strategi utama pemerintah untuk mencukupi kebutuhan garam industri di tengah kurangnya produksi garam dalam negeri.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)  Moeldoko saat berbincang dengan para petani garam Kabupaten Cirebon di Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan, Jumat (8/10).

Moeldoko mengatakan, pada tahun 2021 Indonesia membutuhkan garam dalam jumlah yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhan garam dalam negeri.  “Tahun ini kita butuh 4 juta ton garam, dan untuk industri kita membutuhkan garam sekitar 3.077.000 ton,” ujarnya.

Namun sayangnya, menurut Moeldoko, produksi garam dalam negeri saat ini tidak mencukupi kebutuhan garam dalam negeri, terutama untuk industri. “Sedangkan produksi garam dalam negeri kita hanya 1.365.000 ton, sehingga tentunya kebutuhan dalam negeri tidak bisa terpenuhi,” tuturnya.

Karena tidak bisa terpenuhi, maka salah satu upaya pemerintah yakni dengan cara melakukan impor. “Kita melakukan impor garam, kita tidak ingin kebutuhan garam industri berkurang. Kalau berkurang kebutuhan garam industri, maka tentu perekonomian akan terkena imbasnya. Belum tenaga kerjanya, pasti terkena imbasnya,” jelas Moeldoko.

Ia mengatakanpemerintah telah membahas regulasi impor garam agar tidak terjadi kebocoran garam impor yang beredar di pasaran. “Pemerintah tegaskan,  impor garam hanya untuk garam industri saja. Sehingga kami sudah rapatkan yang dipimpin Menko Marves Pak Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa impor garam tidak diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi diserahkan langsung kepada industri pengguna. Sehingga tidak ada kebocoran ke pasar. Kalau terjadi kebocoran garam impor ke pasar maka harga garam petani dalam negeri akan hancur,” ujarnya.

Masih kata Moeldoko, produksi garam dalam negeri tidak bisa mencukupi kebutuhan garam negeri karena berbagai hal. Salah satunya kerusakan bibir pantai di sepanjang Pantura. “Setelah saya berdiskusi dengan Menteri KKP, diketahui bahwa sepanjang bibir pantai Pantura itu mengalami kerusakan. Maka solusinya yang pertama adalah revitalisasi bibir pantai atau yang kedua kita arahkan petani garam untuk bisa membudidayakan nila yang di mana keuntungannya cukup besar. Itu menurut saya,” ujarnya.

Selain itu juga faktor cuaca saat ini sangat tidak bersahabat dengan produksi garam dalam neger. “Garis pantai kita sepanjang 81 ribu Km  namun tidak semua bibir pantai kita bisa memproduksi garam, salah satunya ya karena faktor cuaca. Apalagi saat ini BMKG sudah memberi warning adanya cuaca yang kurang baik bagi produksi garam,” lanjut Moeldoko.

Sementara itu, salah satu petani garam asal Rawaurip,  Ismail Marzuki, mengatakan banyak permasalahan yang dihadapi petani garam. Salah satunya anjloknya harga garam yang tak mempunyai HET. “Selama ini harga garam selalu anjlok karena harga yang menentukan para kartel,” katanya.

“Sehingga para petani sangat berharap pemerintah menjembatani agar hasil garam petani langsung diterima oleh pengusaha garam dan pemerintah juga menentukan kebijakan HET garam. Sebab selama ini belum ada HET garam sehingga harga dapat mudah dipermainkan oleh pasar maupun oknum-oknum lainnya,” sambung Ismail Marzuki.

Dirinya juga ingin agar pemerintak menghentikan impor garam.  “Masalah impor garam. Seringkali pemerintah mengimpor garam ketika garam lokal melimpah. Dengan alasan untuk memenuhi industri. Karena garam petani tidak bisa masuk industri sebab NaCL-nya rendah. Padahal petani garam sangat mampu menghasilkan garam dengan kualitas yang diminta oleh industri. Asalkan difasilitasi oleh pemerintah berupa alat produksinya. Yakni alat berupa plastik geomembran,” tuturnya.

Selain itu permasalahan abrasi yang sering menyebabkan air laut pasang sehingga mengganggu produksi garam. “Sudah 2 tahun ini sebagian petani garam kita menangis. Sebab sebagian lahan garam mereka sering terendam air laut pasang. Puluhan hektare lahan garam tak bisa digarap. Harapan kami tentu ada solusi dari pemerintah pusat untuk mengatasi terjadinya abrasi ini. Supaya petani garam bisa kembali menggarap lahan mereka,” harapnya. (den)

Sumber: