KLHK Akan Membangun Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Citarum

KLHK Akan Membangun Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai Citarum

BANDUNG - Setelah mendapatkan perhatian dunia akibat tingkat pencemarannya tinggi, Sungai Citarum terus berbenah.

Sejumlah program digelontorkan agar sungai terpanjang di Jawa Barat ini kembali bersih dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurut Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro bahwa kondisi pencemaran di Sungai Citarum saat ini telah mengalami perbaikan.

\"Diantaranya di outlet Waduk Jatiluhur, Walahar dan Tunggakjati,\" katanya saat mengunjungi Situ Cisanti di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jumat (8/10), didampingi Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Rosa Vivien Ratnawati, serta Dirjen Perikanan Budidaya KKP TB Haerun Rahayu yang datang bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Dedi Mulyadi.

Pihaknya bersama kementerian dan pemerintah daerah terus berupaya melakukan penanganan Citarum sesuai dengan amanat Perpres 15/2018.

\"Untuk program ke depan, karena penanganan Citarum ini kerja bareng ada yang melakukan pengawasan, rehabilitasi dan sebagainya. Semua punya program masing-masing,\" tuturnya.

Bahkan, dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membangun sistem pemantauan kualitas airnya. Selain itu, membangun IPAL komunal untuk masyarakat.

Dia menambahkan, Program Citarum Harum masih diperlukan untuk membentuk kesadaran bersama dan koordinasi.

\"Hal itu memerlukan waktu dan memang karakteristik kalau ada kerusakan lingkungan itu perlu jeda waktu agak lama untuk melakukan perbaikannya,\" imbuhnya.

Meski saat ini sudah ada perbaikannya. Sigit mengungkapkan, jika segala program yang sudah berjalan dampaknya tidak langsung dirasakan karena harus ada proses.

\"Jadi kordinasi dan integarasi program seperti yang diminta Pak Dedi harus dilanjutkan,\" ucap dia.

Sementara, Komisi IV DPR-RI berjanji akan mendorong  perusahaan swasta maupun BUMN untuk memetakan permasalahan lahan kritis sehingga dapat berkontribusi langsung untuk memulihkannya.

Perlu diketahui, luas lahan kritis dan sangat kritis di DAS Citarum itu 77.024 hektar dalam hutan 15.665,87 hektar dan luas kawasan hutan 61.359,12 hektar.

Dalam kunjungan tersebut,  mereka disambut oleh Komandan Sektor 1 Kolonel Infanteri Sudarwo Aris Nurcahyo. (jun)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: