DPRD Sebut Serapan Anggaran Eksekutif Tidak Pernah Maksimal

CIREBON-Serapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak pernah maksimal. Kondisi itupun disesalkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka. Terang saja, serapan anggaran tahun 2021 baru 54 persen. Jauh dari harapan.

Dampaknya pun cukup signifikan. Pembangunan terhambat dan berpotensi menumpuk silpa. Tentunya, sangat merugikan masyarakat.

“Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Teguh.

Oleh karena itu, kata politisi Golkar itu, APBD harusnya dikelola dengan optimal. Mulai dari perencanaan sampai dengan pertangungjawaban. Sehingga, tujuan pembangunan dapat tercapai dengan optimal.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan terpenting dalam siklus anggaran. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, khususnya tahun ini, masih terjadi permasalahan penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun.

Realisasi anggaran cenderung rendah pada semester satu, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan pada semester dua.

“Jadi hampir dapat dipastikan setiap bulan-bulan terakhir di akhir tahun anggaran, terjadi peningkatan pencairan dana dengan tren tiga bulan terakhir selalu melonjak sangat tajam,” terangnya.

Ia juga menilai, pola tersebut akan mengganggu perekonomian secara umum. “Dan pada sisi lain akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian serius yang harus segera dituntaskan eksekutif saat ini. Dimana Bupati sebagai panglimanya.

“Ya beliau pak bupati harus menyikapinya. Menjadi tantangan buat pak bupati untuk segera membenahi. Jangan sampai disisa masa jabatannya ini, terus terulang lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, di masa pemerintahan Bupati Cirebon Drs Imron MAg, pembangunan di Kabupaten Cirebon lelet. Daya serap anggaran, tak pernah maksimal. Berimbas pada macetnya pembangunan.

Ada tren kegamanangan dikalangan birokrasi. Sehingga, politisi PDIP itupun membutuhkan tim khusus untuk bisa mendorongnya diakhir masa jabatannya. Semua itu, demi adanya percepatan. Sudah diputuskan,  tim khusus itu, disebutnya dengan Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah (TAPD). (sam/adv)

Sumber: