5 Anggota DPRD Masuk Data Warga Miskin

LIMA nama anggota DPRD Kabupaten masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut merupakan kategori warga miskin. Ini menjadi koreksi besar pemerintah daerah.  Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi ST MSi pun menyayangkan muncul nama-nama anggota legislative tersebut.

“Ini mesti diurai. Kenapa bisa terjadi. Apakah salah memasukkan nama atau ada nama yang sama, namun beda orang. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah, red) besar eksekutif dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) dalam melakukan verifikasi dan validasi (verval) DTKS. Karena DTKS merupakan pijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dengan berbagai program, seperti, BPNT, PKH, maupun BLT,\" papar Luthfi, kepada Radar, kemarin.

Ia mengaku, masih belum percaya dan yakin dengan sejumlah nama DPRD yang muncul. Karena itu, pihaknya akan mengevaluasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) nama yang bersangkutan. Kemudian, dipelajari lebih dalam lagi, bagaimana proses memasukkan data.

\"Bukan bicara pantas atau tidak pantas ketika pejabat publik masuk daftar nama DTKS. Tentunya ini melukai hati publik. Karena bicara DTKS itu adalah untuk warga miskin yang benar-benar berhak menerimanya,\" ujarnya.

Meski demikian, Luthfi menilai ini menjadi catatan penting bersama baik eksekutif maupun legislatif untuk memprioritaskan perbaikan data. Politikus PKB itu juga berharap, petugas di Puskesos lebih teliti lagi dalam verval DTKS.

\"Yang pasti akan kami tindak lanjuti, dengan melakukan rapat bersama terkait kegiatan verval di lapangan, agar ke depan DTKS benar-benar ril sesuai kriteria kementerian,\" ucapnya.

Untuk anggaran verval yang dikeluhkan Dinsos sendiri, kata Luthfi, memang ada beberapa kendala. Yakni refocusing anggaran. Namun, ia memastikan, di tahun 2022 anggaran verval diprioritaskan, besarnya Rp4 miliar. Anggaran itu, untuk setahun empat kali. \"Kita pastikan kebutuhan anggaran verval akan kami penuhi,\" janjinya. (sam)

https://youtu.be/GWvUY1Pv-7w

Sumber: