Aksi WO Fraksi PKS dan Patiot Dianggap Tidak Elok

*Anggaran Jamkesmas Cukup untuk 481 Ribu Warga Majalengka MAJALENGKA - Aksi walk out (WO) yang dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi PKS dan Fraksi Patriot DPRD Kabupaten Majalengka saat paripurna penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) ditanggapi kurang simpatik dan dikritik Fraksi PAN. Anggota Fraksi PAN Otong Syuhada SH MH menilai, langkah WO FPKS dan F Patriot dalam paripurna penetapan APBD-P ini dinilai tidak konsisten dan konsekuen. Terlebih hal ini dilakukan pada forum resmi paripurna tentang anggaran, yang sebelumnya telah disetujui oleh badan anggaran (banggar) DPRD. \"Kalau mau mempermasalahkan, mestinya di tingkat badan anggaran (banggar), di-deadlock-an sekalian. Toh mereka kan sama-sama menempatkan anggotanya di banggar yang mestinya bisa mendorong agar keinginan mereka ini diakomodir. Kalau di banggar dianggap selesai dan menyepakati, kenapa mesti WO? Ini tidak elok sebetulnya,\" kata Otong. Menurutnya, upaya salah satu fraksi yang ingin membatalkan paripurna karena keinginan mereka yang tidak diakomodir dalam APBD-P ini tidak dapat dibenarkan. Karena, paripurna sendiri hanya sebagai proses pengesahan dari apa yang telah disepakati sebelumnya oleh banggar yang di dalamnya berisi tiap-tiap perwakilan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD. Meski demikian, mengenai tidak disertakannya anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) pada APBD-P, pihaknya pun tidak mempermasalahkan, karena jika tujuannya untuk meningkatkan pelayanan, dia menganggap selama ini upaya tersebut sudah ada. Misalnya, dengan membangun puskesmas pembantu (pustu) dan pemberian layanan kesehatan gratis di puskesmas. \"Kalau yang sakitnya biasa-biasa saja sih, selama ini sudah terlayani secara gratis di puskesmas. Kecuali kalau yang berat (sakitnya) dan mesti dirujuk ke rumah sakit, itu lain persoalan. Tapi intinya kita juga sepakat kalau pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin mesti lebih ditingkatkan,\" sebutnya. Senada, anggota Fraksi PAN lainnya, Drs H Jack Zakaria Iskandar menyebutkan jika alasan tidak disertakanya Jamkesda dalam APBD-P sampai menimbulkan aksi WO dalam rapat paripurna oleh FPKS dan F Patriot, semestinya tidak perlu terjadi. Karena pihaknya menyadari jika anggaran Jamkesmas dari APBN secara data sudah mencakup kebutuhan kesehatan bagi sekitar 481 ribu jiwa di Majalengka, sedangkan berdasarkan survei BPS jumlah masyarakat miskin di Majalengka hanya ada 180 ribu jiwa. \"Kalaupun masih ada masyarakat yang belum terkaperJamkesmas, itu permasalahannya ada pada data. Jadi pada proses survei jangan sampai ada data masyarakat yang ternyata mampu, justru dimasukkan dalam kategori miskin. Inilah yang membuat ketidakakuratan data,\" ujarnya. Dia menambahkan, untuk solusinya, pihaknya berharap dapat diadakannya program pendataan ulang masyarakat miskin penerima Jamkemas yang sudah ada, agar bisa menghasilkan data yang akurat mengenai masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan program jaminan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah. (azs)

Sumber: