Dugaan Kasus Korupsi, Pemeriksaan Aset di Goa Sunyaragi Ditunda

Radarcirebon.com, CIREBON - Pemeriksaan aset bangunan di Kompleks Goa Sunyaragi terkait dugaan korupsi kredit macet di Bank Jatim, diputuskan untuk ditunda.

Begitu juga keterangan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, kepada wartawan terkait agenda pemeriksaan tiga bangunan di Komplek Goa Sunyaragi yang diduga terkait dengan dugaan korupsi di Bank Jatim tersebut.

Kepala Bagian Humas BPTAGS, Eko Ardi Nugraha mengatakan, pemeriksaan diundur hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu, sesuai dengan informasi yang diterima dari Kejati Jatim.

"Kejaksaan meminta pengelola memberikan informasi kepada wartawan. Di lain waktu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Informasi selanjutnya menunggu dari Kejati," kata Eko, kepada radarcirebon.com, Rabu, 10, Agustus 2022.

BACA JUGA:Tawuran Pelajar di Kota Cirebon Terjadi Lagi, 6 Orang Diamankan

BACA JUGA:Graha Persib Dijaga Ratusan Polisi, Viking Diperkirakan 5 Ribu Orang

Diungkapkan Eko, kemarin memang sempat dilakukan pemeriksaan lanjutan di tiga aset, dan hari ini rencananya dilakukan pengukuran. Namun, diputuskan untuk ditunda.

Aset yang menjadi objek pemeriksaan adalah kegiatan pembangunan proyek di tahun 2015. Yakni, plaza lantai 3, kios cinderamata dan kantor badan pengelola.

Dia mengaku, tidak mengetahui alasan pengunduran agenda pemeriksaan dari Kejati Jatim. Namun, dalam agenda sebelumnya memang dihadiri beberapa pihak seperti BPK, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cirebon, dan Kejati Jatim.

"Kemarin memang ada pemeriksaan di tiga lokasi, di plaza lantai 3. Tidak tahu pemeriksaan terkait apa. Kami hanya pengelola, menjaga kebersihan, mengawasi keamanan. Jadi tidak terkait dengan itu," tuturnya.

BACA JUGA:Ryan Giggs Tersandung Kasus Kekerasan Seksual, Kate Greville: Dia Sering Menendang Saya

BACA JUGA:Pengedar Narkoba di Plered Cirebon Ditangkap Polisi Berpakaian Preman, Warga Gebang dan Harjamukti

Untuk sementara ini bagian plaza, dan kantor tidak digunakan oleh badan pengelola. Bahkan dikosongkan untuk keperluan pemeriksaan dan pengukuran tersebut.

"Kami inisiatif untuk mengosongkan termasuk kantor mulai proses pemberitahuan," tutur Eko.

Sumber: