Aidin: Kebijakan Sarat dengan Mafia

SUMBER - Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Ahmad Aidin Tamim SPdI mengatakan dirinya belum mengetahui persis tentang rencana pengadaan laptop bagi guru yang bersertifikasi. Menurutnya, kalaupun memang ada imbauan demikian maka hal itu merupakan kebijakan yang keterlaluan dan sarat dengan mafia. “Untuk laptop kan bisa beli sendiri-sendiri sesuai kemampuan, selain itu laptop bukan merupakan kebutuhan urgen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Walaupun itu hanya imbauan tetapi tidak pantas untuk disampaikan,” tukasnya. Dikatakan, pengadaan laptop tidak perlu dikoordinir, sebab dapat menimbulkan image yang negatif bagi semua pihak. “Taruhlah walaupun UPT itu ikhlas melakukan amanat Disdik, tetapi tetap aja akan menimbulkan persepsi negatif,” ujar politisi asal PKS itu. Dia menambahkan, yang paling penting adalah keseriusan pengelolaannya karena dana yang dianggarkan untuk pendidikan sudah luar biasa namun faktanya aplikasi profesionalisme masih kurang dan belum maksimal karena Dinas Pendidikan tidak memiliki skala prioritas. “Yang tidak prioritas masuk, yang prioritas malah tidak masuk. Hal ini sangat tidak profesional, padahal dana untuk Disdik itu salahsatu yang terbesar karena bertujuan agar pendidikan di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan kualitas,” tuturnya geram. Dia menambahkan, Kabupaten Cirebon menempati ranking kedua dari bawah tentang Indeks Peningkatan Manusia (IPM) se-Jawa Barat. Hal ini sangat tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikucurkan untuk semua dinas khususnya Dinas Pendidikan yang mencapai Rp600 miliar lebih. Berdasarkan data yang diperoleh Radar, anggaran Dinas Pendidikan tahun 2010 dari APBD II sebesar Rp639.980.706.273 dengan perincian untuk belanja langsung yang berkaitan dengan program sebesar Rp116.711.687.600, sedangkan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp523.269.018.673. Untuk anggaran tahun 2011, Dinas Pendidikan telah berencana menganggarkan sebesar Rp733.535.343.355. (ysf)

Sumber: