Pemerintah Akan Prioritaskan Angkat Sejuta PPPK dari Guru dan Tenaga Kesehatan Honorer

Ia mengatakan pihaknya dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke depannya berencana menerapkan sistem penguncian selama rentang waktu tertentu agar ASN yang diangkat tidak dulu pindah kota. 

Hal tersebut, ujarnya lagi, agar formasi ASN di desa dan luar Pulau Jawa tidak hanya dijadikan tempat untuk mendapatkan formasi belaka.

"Pemerataan ini kita siapkan dalam seminggu, dua minggu ini, untuk kita kunci sehingga mereka yang ikut tes ASN yang akan datang untuk waktu tertentu dia tidak bisa pindah ke kota atau ke Jawa supaya mengabdi dulu di desa-desa itu."

BACA JUGA:Penuhi Kebutuhan Kendaraan Operasional yang Ramah Lingkungan, Polri Siapkan Pengadaan Mobil Listrik

Ia menilai bila pola demikian terus menerus dibiarkan, maka berapa pun presiden memberikan kuota formasi ASN tidak akan pernah mencukupi karena di daerah akan selalu terjadi kekosongan.

"Kalau ini yang terjadi, di desa tidak akan dapat layanan kesehatan yang bagus dan tidak akan mendapatkan guru-guru pendidikan yang bagus, dan presiden minta pemerataan ini ditingkatkan dan dijaga," kata Azwar.

Ia kemudian menambahkan adanya formasi khusus ketika pemerintah merekrut ASN di Papua. Formasi khusus, ujarnya lagi, perlu diterapkan agar tidak terjadi kekosongan saat pemerintah merekrut ASN di Papua

BACA JUGA:Mabes Polri Angkut MAH Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka Peretasan Bjorka

"Maka tahun ini kami membuat kebijakan untuk ASN di Papua 80 persen diisi orang Papua, 20 persen dari luar. Karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, (ASN) Papua-nya kosong," tandasnya. (jun/fin)

Sumber: reportase