Peduli Nelayan, Wagub Uu Dorong Pembangunan SPBN di Wilayah Pesisir

Radarcirebon.com, BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mendorong perusahaan migas dan Pertamina untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah-daerah pesisir. 

Tujuannya adalah guna memudahkan nelayan mendapatkan solar bersubsidi.

Menurutnya, nelayan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya solar yang menjadi bahan bakar utama untuk melaut.

BACA JUGA:Bawaslu Butuh Peran Serta Masyarakat Mengawasi Pemilu

Sehingga, banyak nelayan terpaksa tidak melaut hingga berminggu-minggu karena tidak mendapatkan BBM bersubsidi.

“Sebelum ada kenaikan BBM, biasanya nelayan agak kesulitan untuk mendapatkan BBM khususnya solar, kemudian ditambah sekarang ada kenaikan, lebih sulit lagi,” tuturnya usai Rapat Koordinasi Rencana Penyaluran BBM bagi Nelayan di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 20 September 2022.

“Sekalipun diperbolehkan dengan kartu mereka membeli solar bersubsidi, tetapi mereka ngantri dan mereka jauh dari dermaga."

BACA JUGA:Sadis! Anak di Purwakarta Tega Tusuk Ibu Kandung hingga Tewas

"Oleh karena itu, saya minta kepada pihak migas ataupun Pertamina untuk membangun SPBN yang ada di wilayah-wilayah yang barusan disampaikan itu untuk dibangun,” imbuhnya.

Meskipun kebutuhan SPBN sangat banyak, Pak Uu menuturkan bahwa, setidaknya, pembangunan dapat diutamakan bagi daerah-daerah pelabuhan aktif, seperti Pangandaran, Bekasi, wilayah pantai utara dan wilayah pantai selatan.

“Kami agak sedikit memaksa untuk membangun SPBN ini. Mudah-mudahan mereka (perusahaan migas dan Pertamina) punya keinginan ataupun niat baik sesuai dengan keinginan kami dan keinginan para nelayan,” bebernya.

BACA JUGA:Kejutan dari Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Mendadak Pensiun, Ini Penyebabnya

Selain ketersediaan bahan bakar bersubsidi, Pak Uu juga mengatakan bahwa permasalahan para nelayan mencakup kurangnya dermaga di berbagai tempat, serta sulitnya mendapatkan modal melaut.

Sehingga banyak dari para nelayan terjerat hutang kepada rentenir. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengambil langkah-langkah guna mengurai kebutuhan para nelayan tersebut.

Sumber: reportase