Peringati Hari Anti Korupsi, Sejumlah Penggiat Gelar Seminar Nasional, Cek Jadwalnya

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Beberapa tahun terakhir ini, keterbukaan atau transparansi sangat dibutuhkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Transparansi ini dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir terjadinya praktek korupsi.

Baik korupsi yang dilakukan oleh kalangan birokrasi maupun institusi politik.

BACA JUGA:Polisi Ungkap Fakta Baru Soal Peristiwa Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung

Sebab, korupsi akan merugikan keuangan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai sektor-sektor penunjang pembangunan, seperti pada sektor kesehatan, pendidikan, olahraga, maupun infrastruktur.  

Di Indonesia, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi telah ada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terdapat beberapa macam tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara yang ditangani oleh KPK, diantaranya:

BACA JUGA:Kronologi Pelajar Bacok Montir di Watubelah Cirebon, Simak Pernyataan Tegas Kombes Arif

Penyuapan, pengadaan barang/jasa, penyalahgunaan anggaran, perizinan, pungutan, TPPU, serta perkara yang merintangi proses KPK.

Berdasarkan data KPK, penyuapan dan pengadaan barang/jasa merupakan jenis perkara korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK selama kurun waktu tahun 2004 hingga akhir 2018.

Berdasarkan perhitungan KPK, jumlah kerugian keuangan negara dari kasus pengadaan barang/jasa (PBJ) mencapai hampir 1 triliun rupiah.

BACA JUGA:Terungkap, Teroris di Polsek Astanaanyar Bandung Bawa Dua Bom, Ada yang Belum Meledak

Data lain menyebutkan bahwa, banyak pelaku usaha yang gagal mendapatkan paket pekerjaan akibat maraknya praktik suap. 

Setidaknya ada 17 persen pelaku usaha di 12 kota mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap.

Sumber: reportase