Megawati Murka Gara-gara Amplop KPK, Rini Soemarno Menitikan Air Mata

Megawati Murka Gara-gara Amplop KPK, Rini Soemarno Menitikan Air Mata

Dokumen Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri -ISTIMEWA/RADARCIREBON.COM-

Syahdan, wartawan penerima Anugerah Adinegoro 1976 itu mengunjungi Rini di kantor Kementerian BUMN.

Perempuan kelahiran Maryland, Amerika Serikat, pada 9 Juni 1958 itu merupakan Menteri BUMN Kabinet Kerja 2014-2019.

“Rini bercerita ke saya, menangis di ruang kerjanya di Kementerian BUMN,” kisah Panda.

Di depan politikus senior PDIP itu, Rini mengaku dimarahi oleh Megawati dengan kata-kata kasar.

“Kok Mbak Mega tega marah-marah ke saya,” tutur Panda menirukan pengakuan Rini.

Panda pun bertanya kepada Rini soal sebab Megawati sampai begitu marah. Ternyata penyebabnya ialah soal daftar nama calon menteri yang dikonsultasikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketika menjelang pembentukan Kabinet Kerja pada 2014, Rini mengaku diperintah oleh Jokowi mengantar satu map yang di dalamnya berisi daftar nama calon menteri.

“Saya mengantar (daftar nama calon menteri, red), tidak tahu KPK,” kata Panda kembali menukil penjelasan Rini.

Saat itu, Rini merupakan ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla. Dia datang ke KPK ditemani Hasto yang juga wakil deputi Tim Transisi.

KPK pun meneliti nama-nama dalam daftar yang diserahkan Rini itu. Syahdan, lembaga antirasuah itu memberikan markah berwarna merah pada nama-nama tertentu.

KPK lantas mengembalikan amplop berisi daftar nama calon menteri kepada Rini. Namun, mantan eksekutif di Astra International itu mengaku tidak mengetahui isinya.

“Saya enggak tahu isi amplop itu, saya kasih ke presiden (Jokowi, red),” kata Panda kembali menyitir pengakuan Rini.

Mantan anggota DPR dari PDIP itu mengatakan Megawati menduga Rini mengetahui isi amplop dari KPK itu. Namun, Rini tidak menceritakannya kepada Presiden Kelima RI itu.

“Ada beberapa nama yang diharapkan Megawati bisa menjadi menteri, ternyata dicoret (ditandai) merah oleh KPK,” ujar Panda.

Mantan ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) itu mengatakan pelibatan KPK dalam seleksi calon menteri merupakan sejarah baru di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: jpnn.com