Pemerintah Perlu Memperbaiki Tata Kelola Pangan, Amal Alghozali: Kegaduhan Tidak Boleh Terjadi Lagi

BACA JUGA:Viral, Kisah Sedih Bunga Anak 12 Tahun Hamil 8 Bulan Korban Pelecehan

Mereka, sambung Amal, mempunya akses politik yang kuat dan memiliki kemampuan membangun opini untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Dia mencontohkan kejadian berkala yg terjadi setiap tahun di bidang peternakan unggas  (ayam dan telur). Setiap tahun pasti terjadi gejolak harga daging ayam, telur dan harga jagung.

“Ini semua akibat lemahnya pemerintah dan keseriusan dalam menangani masalah. Ada hal serius yg harus dibenahi. Pemerintah seperti tidak berdaya menghadapi permainan para operator besar ini,” ungkapnya.

Untuk itu diharapkan, awal tahun 2023 ini pemerintah segera berbenah menyatukan data produksi dan konsumsi.

BACA JUGA:FCTM Akan Kembali Beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Cirebon: Pertanyakan Agenda Pansus

“Sudah ada instrumen penting yg bisa menjadi dasar hukum. Perpres no 125 tentang Cadangan Pangan bisa digubakan untuk mewujudkan stabilitas pasokan dan harga,” kata Amal Alghozali.

Seperti diketahui, November 2022 Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 125/2022 tentang Cadangan Pangan.

Dalam perpres itu, ada 11 komoditas yang diatur oleh pemerintah, antara lain beras, gula, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, bawang merah dan cabai.

Perkuat Badan Pangan

Hal lain yang harus dibenahi oleh pemerintah adalah posisi dan status Bulog dan perusahaan holding pangan yang dibentuk oleh kementrian BUMN. 

BACA JUGA:Istri Kepala Desa di Kuningan Selingkuh, Bikin Geger Satu Kampung, Warga: Indit Sia, Indit!

“Di lapangan sering terjadi semacam dualisme. Kita patut pertanyakan apa yang sudah dikakukan oleh holding pangan dalam hal stabilisasi pasokan dan harga."

"Sebagai operator, bulog dan holding pangan ini perannya kurang signifikan. Sementara Badan Pangan seolah kalah wibawa,” bebernya.

Amal berharap presiden Jokowi memberi perhatian khusus kepada Badan Pangan Nasional agar benar-benar kuat dan menjadi otoritas tunggal tentang keputusan impor atau tidak impor atas kompditas tertentu.

Sumber: