Pemerintah Perlu Memperbaiki Tata Kelola Pangan, Amal Alghozali: Kegaduhan Tidak Boleh Terjadi Lagi

Pemerintah Perlu Memperbaiki Tata Kelola Pangan, Amal Alghozali: Kegaduhan Tidak Boleh Terjadi Lagi

Kepala Departemen IV, DPP Partai Denokrat, Amal Alghozali, meminta pemerintah memperbaiki tata kelola bidang pangan.-Harian Disway-radarcirebon.com

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pangan dengan sudah adanya Badan pangan Nasional pada Februari 2022.

Karena itu, gejolak terkait masalah pangan, tidak boleh lagi terjadi di tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang.

Hal itu diungkapkan Kepala Departemen IV, DPP Partai Denokrat, Amal Alghozali, yang meminta pemerintah  memperbaiki tata kelola bidang pangan.

“Perbaikan tata kelola pangan agar bisa meminimalisir gejolak pasokan dan harga pangan seperti yang terjadi selama tahun 2022,” kata Amal Alghozali, kepada radarcirebon.com, lewat rilis tertulis yang diterima, Rabu, 4, Januari 2023.

BACA JUGA:Istri Pak Kades di Kuningan Selingkuh, Chat Dibongkar Anak Pertama, Bikin Satu Kampung Geram

Seperti diketahui, selama tahun 2022, terjadi gejolak harga dan pasokan minyak goreng, jagung, kedelai dan harga beras.

Gejolak harga juga terjadi untuk komoditas pangan lainnya seperti ikan kembung, ikan layang dan cabe.

Menurut Amal Alghozali, pemerintahan presiden Jokowi sudah dibekali UU Nomor 12 tahun 2008 yang mengatur  tentang pangan.

Awal tahun 2022 tepatnya bulan Februari, pemerintah juga sudah membentuk Badan Pangan Nasional.

BACA JUGA:Rozy Zay Hakiki Punya Bukti Tidak Digerebek yang Akan Meyakinkan Norma Risma?

Seharusnya kegaduhan akibat gejolak pasokan dan harga pangan tidak boleh lagi terjadi tahun ini dan tahun-tahun mendatang.

“Kuncinya adalah, apakah kementerian teknis mampu mensuplai data yang valid kepada Badan Pangan Nasional. Selanjutnya, neraca pangan harus tunggal dan kredibel, satu pintu dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional,” kata Amal.

Ketika data dan neraca pangan tidak valid dan koordinasi antara kementerian teknis dengan kementerian persagangan kacau, akan terus timbul spekulasi yang dikendalikan oleh para pedagang pemburu rente. 

“Seringkali para pedagang besar dan produsen dengan mudah melakukan gerakan menekan pemerintah dengan mengatur irama produksi dan distribusi sehingga terjadi gejolak,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: