Pemkab Kuningan Punya Utang, Ini Tugas Pansus Gagal Bayar Usulan Fraksi

Dalam pandangan Nuzul, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak seperti mental pabrik, karena ada regulasi yang mengatur.

 "Audiensi silakan, demo silakan, tapi jangan mogok, kan ada konsekuensinya. Saya minta kepada aparat hukum untuk mencari siapa penyebarnya," pinta Nuzul, di hadapan wartawan, Selasa 7 Februari 2023.

BACA JUGA:Cara Bagi Tugas dan Bagi Hasil Kredit Fiktif di Desa Karangbaru Kuningan

BACA JUGA:Pengakuan Oknum Perangkat Desa Karangbaru Kuningan Soal Kredit Fiktif, Bu Kadus Siap Mundur

Adapun Lima fraksi DPRD Kabupaten Kuningan mendesak pembentukan Pansus perihal gagal bayar yang dialami Pemda Kuningan APBD Tahun Anggaran 2022.

Desakan pembentukan Pansus Gagal Bayar, dilakukan lima fraksi dengan pernyataan sikap terbuka yang disampaikan ketua/wakil fraksi masing-masing, di Press Room Gedung Dewan, Senin 6 Februari 2023.

Kelima fraksi itu adalah Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi PPP. 

Kelimanya, merupakan fraksi yang sebelumnya sudah mengusulkan pembentukan Pansus melalui surat resmi ke Ketua DPRD melalui kesekretariatan.

BACA JUGA:Teror Uyah Badag dan Melati Terkait Bank Emok, Ternyata Ini Khasiat dan Kegunaan

BACA JUGA:11 Lokasi Teror Mistis Desa Karangbaru Kuningan, Ada di Dekat Pemakaman, Terbanyak Sekitar Balai Desa

Menurut Ketua Fraksi PPP dr Toto Taufiqurrohman, pembentukan Pansus Gagal Bayar harus dilakukan. 

Menurutnya, dengan Pansus ini, nantinya DPRD juga bisa jadi corong penjelasan yang paripurna untuk masyarakat.

“Pada dasarnya Kami setuju pansus, sehingga apapun nanti hasilnya bagaimana akar masalahnya bisa kita perbaiki sehingga tidak akan terjadi pengulangan gagal bayar,” kata Toto.

Dengan Pansus ini, lanjutnya, maka akan terang benderang sebenarnya berapa dan kemana saja total yang belum dibayar Pemda pada APBD Tahun Anggaran 2022 kemarin.

BACA JUGA:GEGER! Teror Mistis Warga Karang Baru Kabupaten Kuningan, Warganet: 'Ilmu Kapas Kasiram Cai'

Sumber: