Kebijakan Surat

SEBERAPA banyak pegawai kementerian keuangan merasa kasihan kepada atasan tertinggi mereka –Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Saya kasihan beliau. Tapi hanya orang-orang kementerian keuangan yang bisa membantu meringankan beban pikirannya.

Terutama yang langsung terkait dengan hasil monitoring PPATK. Cepatlah diselesaikan. Setidaknya ditemukan cara penyelesaiannya. Lalu dijadwalkan langkahnya.

Tidak usahlah dipersoalkan dulu: mengapa yang dipublikasikan secara luas belakangan ini sejak tahun 2009.

Kenapa cut-off-nya tahun itu. Mengapa tidak awal pemerintahan Jokowi periode pertama. Atau bahkan periode kedua. 

Biarlah itu dijelaskan PPATK sendiri. Siapa tahu PPATK merasa ada kejadian tahun tersebut belum diselesaikan. 

Dari banyaknya surat yang dilampirkan PPATK ke menteri keuangan terasa bahwa masalah ini sepertinya menumpuk lama. 

Bisa saja surat-surat PPATK selama ini tidak sampai ke meja menkeu. Dan memang tidak semua surat harus sampai dan dibaca menteri. Tidak mungkin. Biar pun menterinya superwoman, waktunyi tetap hanya 24 jam sehari.

Apalagi di bawah menteri sudah banyak dirjen. Dan di bawah dirjen banyak direktur. Tentu masalah-masalah teknis cukup diatasi di tingkat itu. Terutama kalau pekerjaan itu sudah dianggap rutin.

Mungkin saja surat dari PPATK ke Kemenkeu sudah dianggap benda rutin. Saya tidak tahu direktorat mana yang harusnya menerima surat-surat seperti itu. Lalu direktorat apa yang harus menyelesaikannya.

Rasanya semua direktorat di Kemenkeu sangat sibuk. Pekerjaan terlalu banyak. Rapat terlalu sering. Lalu lintas disposisi terlalu ruwet.

Di pihak lain transaksi keuangan begitu tinggi. Puluhan ribu transaksi setiap hari. Termasuk transaksi muter-muter di antara kantong kiri, kantong kanan, kantong atas, kantong bawah dari tubuh yang sama.

Katakanlah hari itu PPATK kirim surat ke Kemenkeu: ada transaksi yang mencurigakan. 

Surat itu tentu jatuh dulu di bagian tata usaha. Semua surat masuk harus ke bagian itu. Sehari bisa seribu surat. Lalu dipilih-pilah. 

Sumber: