BPJS Hanya Untungkan Dokter?

KUNINGAN – Tudingan miring terhadap program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) lewat BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) terus bermunculan. Selain dari PNS, kritikan juga muncul dari salah seorang anggota DPR RI . Bahkan seorang PNS yang tergolong pejabat struktural lingkup Pemkab Kuningan menilai, JKN hanya menguntungkan dokter. Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Ir H Chandra Tirtawijaya, merasakan rancunya pelaksanaan JKN. Jangankan masyarakat biasa, ia selaku anggota DPR pun ternyata harus bayar ketika berobat. Padahal jaminan Askes sebagai anggota dewan telah dimilikinya. “Di RS Jakarta juga sama, saya dan anak saya yang berobat malah tetap bayar. Kita marah-marah juga susah, alasan mereka belum dapat informasi. Makanya nanti kita akan komplen ke BURT (badan urusan rumah tangga),” ungkapnya kala menghadiri Maulid Nabi di kediaman Hj Lin Yulyanti SE, Desa Sukamukti, Jalaksana, kemarin (15/1). Dikatakannya, tiap orang akan merasa tenang dalam bekerja ketika ada jaminan pendidikan dan kesehatan. Dulu anggota keluarganya sampai tiga anak terkaver. Sedangkan sekarang hanya dua anak. Jika terus-terusan bayar, maka gaji 2 bulan saja bisa habis untuk pemeriksaan kesehatan. “Kita minta kepada pemerintah agar sinkronisasi, sosialisasinya lebih dipercepat supaya pemegang asuransi otomatis bisa berjalan. Ini juga mesti disikapi oleh komisi IX DPR RI yang membidanginya,” harap Chandara terhadap pemerintah. Ditanya sistem dari BPJS, selaku anggota Komisi I pihaknya mengaku belum mempelajari. Hanya saja, ketika keadaan rancu dan kacau seperti sekarang maka dirinya menilai ada yang tidak beres. “Tapi saya kira ini karena masih transisi. Filosofi dari tujuan JKN itu menurut saya mulia. Saya berharap sistem sekarang lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu sosialisasinya harus lebih dipercepat. Karena kasihan, bagaimana nanti masyarakat dari kampung harus bayar Rp25 ribu per bulan tapi pelayanan yang mereka peroleh tidak sesuai harapan. Angka Rp25 ribu itu besar loh bagi mereka,” tukasnya. Terpisah, seorang PNS yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, terdapat kelemahan sistem dari program yang saat ini sedang berjalan. Dia menilai, dokter yang masuk daftar JKN sangat enak. Sebab tiap bulannya sudah dialokasikan honor antara Rp20 juta sampai Rp30 juta. “Dokter yang masuk daftar JKN BPJS itu sangat enak. Tidak mikirin pasien sembuh ataupun tidak, tetap dibayar puluhan juta tiap bulan. Bisa saja dokter tersebut memberikan obat alakadarnya ke pasien,” kata PNS tersebut, kemarin (15/1). Jika pasien kesal terhadap dokter tersebut, maka terpaksa akan beralih ke dokter lain dengan mutu obat yang lebih baik. Dengan beralihnya dokter, maka pasien pun harus mengeluarkan kocek lantaran tidak diklaim oleh BPJS. “Saya kira ini rawan kecurangan. Saya berpikirnya, ini uang dari masyarakat dan potongan dari gaji PNS, Polri ataupun TNI, terkumpulnya di mana? Kalau mau ditelusuri lagi, saya menduga kebijakan tersebut tampaknya bisa digolongkan penjajahan baru,” duganya. (ded)

Sumber: