ASYIK! Anggaran Verval Data Miskin Bakal Ditanggung Kemensos

SUMBER, RADARCIREBON.COM -Verifikasi validasi (verval) data kemiskinan menyerap APBD Kabupaten Cirebon. Kedepan pemerintah daerah tak lagi mengalokasikan anggaran tersebut. Sebab, pembiayaan bakal ditanggung langsung Kementerian Sosial (Kemensos).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten, Aan Setiawan SSi mengatakan, belum lama ini pihaknya melakukan kunjungan ke Kemensos. Banyak hal yang dibicarakan disana.

Salah satunya, terkait anggaran verval, honor Puskesos dan SK Puskesos. Itu dilakukan agar data kemiskinan di Kabupaten Cirebon benar-benar valid. “Kami mengusulkan ke Kemensos, agar bisa membantu pembiayaan terkait vervalnya. Agar bisa dianggarkan dari pusat.

Ternyata, Kemensos pun membuka diri, mempersilakan kepada kita melalui Dinsos agar mengusulkan,” kata Aan, kemarin.

BACA JUGA:SHALOM HAVERIM! Salam Bahasa Yahudi di Al Zaytun Geger, Syekh Panji Gumilang: Orang Terbatas Pengetahuannya

BACA JUGA:2,5 Juta Warga Jabar Menerima Program Pra Kerja, Kang Emil Sebut Banyak Kisah Inspiratif

Informasinya, tutur politisi PDIP, untuk anggaran verval di tahun 2024 sudah disiapkan. Hanya saja, Aan mengaku belum mengetahui persis, apakah anggaran yang disediakan itu, langsung dari Kemensos, atau dari Bantuan Provinsi (Banprov).  

Verval sendiri, menjadi salah satu tugas dari petugas Puskesos di setiap desa. Selama ini, mereka mendapatkan uang tali kasihnya, dari pemerintah desa. Nilainya pun tidak seberapa. Wajar kalau hasil kinerjanya pun kurang maksimal. Pasalnya, mereka dibayar dengan nominal bervariatif, dari Rp300 sampai Rp500 ribu per bulannya.

Menurut Aan, ketika persoalan penganggaran verval sudah terselesaikan, pihaknya pun mengupayakan untuk memperjuangkan honorarium para petugas puskesos.  

“Ya kan infonya untuk 2024 terkait verval sudah cukup jelas. Kita tunggu saja keputusannya. Nah, tinggal terkait honorarium puskesosnya saja, itu masih kita telusuri,” ungkapnya.

BACA JUGA:Meski Aldi Taher Sudah Buatkan Lagu, Lionel Messi Tetap Tidak Hadir di Jakarta

BACA JUGA:Aturan Baru Kemenkeu Soal Batas Harga Rumah Bersubsidi

Adapun berkaitan dengan administrasi puskesos, seperti SK yang selama ini diberikan dari desa, pun menjadi pembahasan serius di Kemensos.

Karena di lapangan, kerap kali menimbulkan persoalan, seiring dengan dinamika politik di desa. Hal itulah, yang menjadi salah satu penyebab seringnya data kemiskinan bermasalah.

Sumber: