Kaesang Masuk PSI, Hanya Strategi Politik atau Tanda-tanda Keretakkan Jokowi - Mega?

RADARCIREBON.COM - Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan. Sebelumnya dia menjadi topik pembicaraan karena bakal diusung menjadi walikota Depok, Jawa Barat.

Walau sama-sama urusan politik, tapi kali ini berbeda. Dia menjadi sentral pembicaraan karena masuk menjadi salah satu anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kaesang masuk menjadi anggota PSI sebenarnya hal yang biasa. Persoalannya menjadi ramai karena dia perbeda partai dengan orang tuanya, Presiden Joko Widodo.

Orang nomor satu di Indonesia ini merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

BACA JUGA:Anak Cirebon Cetak Gol untuk Persib U-20, Khaerudin Iskandar: Semoga Ini Awal yang Baik

Bukan itu saja, kakak kandungnya Walikoga Solo Gibran Rakabuming Raka dan kakak iparnya Walikota Medan Bobby Nasution, keduanya juga kader PDIP.

Bahkan keluarga besar tersebut, telah dibesarkan oleh partai berlambang Banteng Mocong Putih ini.

Maka wajar jika banyak yang menganggap bergabungnya Kaesang ke PSI menunjukkan keretakan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri. 

Mereka melihat hal ini sebagai bentuk pembangkangan Jokowi pada Mega dan PDI Perjuangan. Bahkan tidak sedikit yang berharap PDI Perjuangan memberi sanksi pada Jokowi.

BACA JUGA:Soal Tiket, Bobotoh: Polisi Oke, Manajemen Persib Belum Oke

Namun, menurut peneliti politik dan kebijakan publik, Saidiman Ahmad, hal tersebut merupakan peristiwa politik biasa. Berbeda pilihan partai dalam keluarga merupakan hal yang wajar.

“Saya ingin melihat fenomena ini sebagai peristiwa politik normal,” ungkap Saidiman dalam cuitannya di media sosial Twitter. 

Menurutnya, Kaesang adalah individu merdeka yang memiliki hak menentukan masa depan politiknya sendiri. Karena itu tidak relevan menimpakan tanggungjawab pada orang lain, termasuk pada ayahnya, atas keputusan politik yang dia ambil. 

Dia menilai, tak ada bahkan tak perlu ada dosa turunan dalam politik modern. Tidak masuk akal memberi sanksi pada Jokowi atas keputusan politik Kaesang. Keduanya adalah individu merdeka.

Sumber: