DPR RI Minta Panwaslu Harus Adil

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Panwaslu Kabupaten/Kota di daerah menjalankan tugas pengawasan dengan baik dan optimal. Lantaran banyak celah partai politik dan calon legislatif berbuat curang. “Pengawasan diperlukan optimal agar pelaksanaan pesta demokrasi itu berlangsung sukses aman jujur dan adil sesuai amanat dasar negara Indonesia. Karena banyak celah bisa digunakan berbagai pihak yang punya kepentingan dengan pemilu tersebut, antara lain partai politik, calon anggota legislatif, dan calon anggota DPD termasuk tim sukses lainnya,” ucap Anggota DPD Provinsi Maluku, Jack Ospara di Gedung DPD, Jakarta, Senin (10/2). Menurut dia, berbagai cara yang memungkinkan dapat dilakukan antara lain, memanipulasi anggaran kampanye tidak sesuai dilaporkan ke KPU dan Panwaslu, pengerahan masa secara sistematis untuk memberikan suara dari satu TPS ke TPS lainnya. “Walaupun Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 telah ditetapkan, tetapi kemungkinan manipulasi suara dapat dilakukan, mengingat adanya ketersediaan daftar pemilih khusus,” jelas Ospara. Ospara juga menyayangkan alokasi anggaran yang dinilai minim untuk melakukan distribusi logistik, ke semua TPS di Sembilan Kabaupaten dan dua kota di Maluku. Oleh karena itu dirinya akan mengusulkan tambahan alokasi anggaran kepada Pemerintah Pusat. “Maluku memiliki karakteristik wilayah terdiri dari pulau-pulau yang tentunya membutuhkan biaya mahal untuk melakukan pendistrbusian logistik tersebut,” pungkasnya. Apresiai posistif juga diberikan Ospara, terhadap TNI dan Polri di Maluku yang menyatakan siap menyukseskan pesta demokrasi itu mulai dari proses pengamanan wilayah hingga pendistribusian logistik ke seluruh TPS. “Saya juga berharap PNS tidak terlibat dalam politik praktis untuk memenangkan calon tertentu apalagi yang memiliki hubungan emosional keluarga,” tegas dia. Terpisah, Pengamat Politik Amir Hamzah berharap Panwaslu harus bersikap adil. Pasalnya, belakangan ini banyak partai politik yang sudah melakukan banyak pelanggaran, salah satu pelanggarannya adalah dengan memampang poster-poster atau spanduk yang berisikan ajakan untuk memilih. “Tentang Pilpres jadi pertama bukan caleg atau partai politiknya, tapi dari Panwaslu-nya,” jelasnya. Amir menambahkan ada dua hal yang harus diperhatikan untuk pilres 2014, salah satunya adalah mencakup kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Karena dikhawatirkan nantinya akan merusak kejujuran pemilu. “Kedua kepada kinerja parpolnya, misalnya antara lain pendataan caleg-caleg atau incumbent yang ketahuan korupsi. Dua hal itu yang harus difokuskan,” lontar dia. Dirinya mengatakan Pilpres 2014 mencerminkan bahwa perlombaan untuk memilih siapa yang akan terpilih menjadi presiden akan mengemban amanat rakyat. “Hal ini bisa membantu masyarakat agar jangan salah pilih, karena kalau kita membantu caleg tapi korup kan sama aja,” tegas Amir. (fdi)

Sumber: