Negara-negara BRICS Sepakat Mengutuk Keras Agresi Militer Israel ke Gaza Palestina

RADARCIREBON.COM – Salah satu komunitas internasional yang tergabung dalam BRICS menentang keras agresi militer Israel kepada Gaza, Palestina.

Bahkan, BRICS menilai bahwa apa yang dilakukan oleh militer Israel merupakan aksi genosida di Gaza.

Dalam pertemuan puncak virtual yang dipimpin oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, kelompok BRICS mengecam serangan terhadap warga sipil di Palestina dan Israel.

Banyak pemimpin menyebut pemindahan paksa warga Palestina di dalam atau di luar Gaza sebagai kejahatan perang.

BACA JUGA:Asli Bangga Banget! Bahasa Indonesia Resmi Menjadi Official Language di UNESCO

“Kami mengutuk segala bentuk pemindahan paksa dan deportasi warga Palestina dari tanah mereka sendiri secara individu atau massal,” demikian isi pertemuan tersebut.

BRICS menegaskan kembali bahwa pemindahan paksa dan deportasi warga Palestina, baik di Gaza atau ke negara-negara tetangga, merupakan pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa dan kejahatan perang serta pelanggaran berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, yang merupakan negara-negara berkembang yang ingin memberikan suara lebih besar dalam tatanan global yang telah lama didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Baratnya.

Negara-negara ini sering dipandang sebagai pemimpin dari apa yang disebut dalam kebijakan internasional sebagai Global Selatan.

BACA JUGA:Resmi, Jenderal Agus Subiyanto Dilantik Menjadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi

Namun bukan hanya lima negara ini yang berbicara mengenai perang pada hari Selasa.

Awal tahun ini, BRICS telah sepakat untuk memperluas dan menambahkan negara Mesir, Ethiopia, Argentina, Arab Saudi, UEA, dan Iran sebagai anggota mulai tahun 2024.

Para pemimpin keenam negara ini juga berpartisipasi dalam pertemuan yang diserukan oleh Afrika Selatan yang dihadiri Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.

BRICS menyoroti seruan yang semakin meningkat dari negara-negara Selatan untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Konflik tersebut dimulai setelah serangan pada tanggal 7 Oktober terhadap komunitas Israel oleh kelompok bersenjata Hamas yang menyebabkan 1.200 orang terbunuh dan 240 lainnya disandera.

BACA JUGA:2545 Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Cirebon Dapat Bantuan BLT dari dari DBHCHT

Sebagai tanggapan, Israel terus-menerus menembaki Gaza, menargetkan rumah sakit, sekolah dan kamp pengungsi dan membunuh lebih dari 13.000 orang, banyak dari mereka adalah anak-anak, yang melanggar hukum internasional.

Sejak itu, jutaan orang di Afrika, Asia dan Timur Tengah melakukan demonstrasi untuk kemerdekaan Palestina Merdeka dan menyerukan gencatan senjata.

Para ahli di Afrika dan negara lain menuduh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa munafik karena mengklaim sebagai benteng demokrasi dan hak asasi manusia sambil mendukung perang Israel di Gaza.

Sementara itu Presiden Ramaphosa dari Afrika Selatan, mengatakan bahwa tindakan Israel jelas melanggar hukum internasional dan bahwa hukuman kolektif terhadap warga sipil Palestina oleh Israel adalah kejahatan perang yang sama saja untuk melakukan genosida.

BACA JUGA:TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD Dapat Anggota Baru, Inilah Segmentasi Pemilih yang akan Mereka Garap

Ramaphosa juga mengatakan bahwa Hamas juga telah melanggar hukum internasional dan harus bertanggung jawab.

Afrika Selatan telah lama menjadi pendukung vokal perjuangan Palestina, dan partai berkuasa Kongres Nasional Afrika (ANC) sering mengaitkan hal ini dengan perjuangannya melawan apartheid.

Awal bulan ini, Ramaphosa menarik semua diplomatnya dari Israel dan pekan lalu.

Ramaphosa  bergabung dengan empat negara lain dalam menyerukan penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional atas konflik tersebut.

Banyak negara anggota, termasuk Rusia dan Brasil, sebelumnya mengkritik pemboman tanpa henti yang dilakukan Israel dan kini melakukan invasi darat ke Jalur Gaza.

Tiongkok, pada minggu ini, menjadi tuan rumah bagi delegasi negara-negara Muslim, pejabat dan organisasi yang mengupayakan gencatan senjata, termasuk Otoritas Palestina. (*)

Sumber: reportase