Teknologi Terus Berkembang, Layanan Identitas Kependudukan Digital Dipercepat

Teknologi Terus Berkembang, Layanan Identitas Kependudukan Digital Dipercepat

Cara bikin KTP Digital dari HP. Ilustrasi foto:-Yuda Sanjaya-Radarcirebon.com

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Layanan digital Nasional mendapat dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar bisa dipercepat.

Di antaranya melalui Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembayaran digital (digital payment), dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik.

“IKD itu tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri sama Kominfo. (Tujuannya) bagaimana NIK kita ditransformasi ke Digital ID,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, Selasa 9 Januari 2024.

BACA JUGA:Berteduh Digubug Hindari Hujan, 2 Warga Cirebon Tersambar Petir di Majalengka, 1 Meninggal Dunia

BACA JUGA:10 Rekomendasi Kuliner Malam di Cirebon yang Menggiurkan Lidah

Menurut Menkominfo, saat ini Pemerintah sedang melakukan migrasi dan pendataan identitas kependudukan dari KTP elektronik ke IKD digital berbasis aplikasi.

“Nanti kita lihat prosesnya, karena baru proses pendataan. Sekarang sudah 10 juta yang sudah switching juga ke identitas digital,” ungkapnya.

“Kita kan ada 280 juta semua punya NIK, itu ditransformasi ke digital sehingga tidak perlu lagi bawa KTP, tinggal pakai handphone, QRIS dan sebagainya,” jelasnya.

BACA JUGA:Polres Ciko Babat Habis Motor Berknalpot Brong di Kota Cirebon, Razia Dimulai 11 Januari 2024

Menkominfo Budi Arie juga mengatakan, terjadi perubahan penggunaan identitas kependudukan disebabkan karena pesatnya perkembangan teknologi.

Namun saat ini peralihan identitas kependudukan dari KTP ke IKD masih terus berjalan.

“Pasti KTP lama sudah pasti dengan sendirinya berakhir, pasti game over juga. Cuman menunggu semuanya punya,” ungkap dia.

BACA JUGA:Gelar Gathering 01, Surabraja Gelorakan Saatnya Berubah

Peralihan KTP ke IKD dinilai membutuhkan proses integrasi agar masyarakat penerima program pemerintah seperti bantuan sosial, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan akan lebih mudah mengaksesnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: