Kuwu Surakarta Cirebon, Kembali Didemo Warga

BACA JUGA:Gelar RAT, Koperasi Sehat Sejahtera Luncurkan Smartcoop

Tidak hanya itu, segala bentuk pelayanan kepada warga yang berbentuk administrasi, selalu dipersulit.

Selain kebijakan yang tidak berpihak kepada warga, kepala desanya tersebut sering menerapkan biaya yang menjurus pungutan liar (pungli).

"Salah satu contohnya ketika ada warga kami yang ingin menjadi TKW, harus membayar Rp300 ribu hanya untuk tanda tangan," papar Hamdan.

Tuduhan adanya praktek pungli, sambung Hamdan, tidak asal tuduh, dirinya memiliki banyak bukti dari warga yang pernah dimintai biaya.

BACA JUGA:Ambulans Terjun ke Jurang di Majalengka, Ada 2 Motor Melaju Kencang

"Kami banyak memiliki bukti, banyak chat dari warga yang dimintai biaya perihal keperluan administrasi," ungkapnya.

Kekecewaan warga terhadap kepala desa tidak hanya sebatas pelayanan. Hamdan bersama warga lainnya, merasa tidak diakui sebagai bagian dari pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa Surakarta saat ini, diakuinya hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa ada perhatian untuk warga desa.

Diakui Hamdan, selama pemerintahan yang sekarang ini berjalan, tidak terbentuk suatu masyarakat yang peduli dengan sesama.

BACA JUGA:Kepala Bapanas: Dalam 2 atau 3 Pekan Kedepan Harga Beras Terkoreksi

"Tidak ada lagi bentuk kerjasama atau gotong royong di lingkungan masyarakat," sambung Hamdan.

Sementara itu, Kuwu Desa Surakarta, Kuryati buka suara di hadapan sejumlah wartawan terkait tuntutan warga kepadanya untuk mengundurkan diri.

Ditemui sejumlah wartawan, Kuryati membatah tuduhan warga. Dia juga menolak untuk begitu saja meletakan jabatannya sebagai Kuwu Desa Surakarta Kabupaten Cirebon.

“Apa yang disampaikan itu, mereka, tidak terpenuhi. Ia, saya membantah,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 24 Februari 2024.

Sumber: