KONI Kabupaten Cirebon Konflik Internal Makin Panas, Sutardi Dituduh Menyelewengkan Anggaran
Ketua POBSI Kabupaten Cirebon, Yundi Rosawaspada (kanan) menilai reshuffle atau PAW pengurus yang dilakukan Ketua Umum KONI sebagai tindakan pengusiran. -Samsul Huda-Radarcirebon.com
Bahkan, pihaknya juga mendukung pernyataan sikap dilakukan Indonesia Crisis Center (ICC) yang juga akan melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
“Itu sih sah-sah aja. Karena mereka juga punya hak untuk mengetahui untuk melaporkan ketika ada sebuah kepengurusan KONI yang dianggapnya tidak menjalani aturan amanah yang diberikan,” katanya.
Pernyataan Yundi didukung oleh perwakilan Cabor Pertina KONI Kabupaten Cirebon, Saepul Anwar, yang menyoroti pentingnya audit terhadap dugaan skandal keuangan KONI.
BACA JUGA:Ledakan Susulan di Asrama Brimob Surabaya Setelah Duhur, Tenyata dari Sini Sumbernya
Asep begitu sapaan akrabnya, menegaskan bahwa 23 cabor atau 60 persen dari total 40 cabor mendukung mosi tidak percaya dan mendukung audit tersebut.
“Negara ini kan negara hukum, semua sudah diatur mekanismenya dan sebagainya. Bagi kita audit itu adalah keniscayaan yang ada dalam perjalanan ketika kita menggunakan anggaran pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia Crisis Center (ICC) juga mengecam kondisi administrasi KONI, khususnya terkait indikasi dugaan penyelewengan anggaran.
Ketua ICC, Aceng Sudarman SH menyatakan kesiapannya untuk melaporkan kasus ini secara resmi setelah terpenuhinya bukti yang cukup.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon Sutardi Rahardja menjelaskan, terkait persoalan keuangan KONI, bahwa sisa anggaran KONI di awal masa jabatannya sebesar Rp950 juta.
Kemudian Rp500 juta diperuntukkan untuk stimulus cabor. “Kemudian honor pengurus KONI sebesar Rp279 juta. Honor staf sebesar Rp42 juta. Dan kesekretariatan Rp24 juta,” ungkapnya.
Sisanya, tinggal Rp23 juta ada dalam rekening KONI. Karena ada 4 Cabor tidak mengambil stimulan.
“Pertanyaannya, ketua ngambil dari mana? Kecuali anggarannya Rp5 miliar,” katanya.
Ia pun menganggap, isu yang beredar hanya dinamika organisasi. Wajar.
“Tapi, kembali lagi pada kinerja, semata bahwa aturanlah yang memangkas mereka untuk keluar,” ujarnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: