Ramai-Ramai Tolak Rencana Pembangunan Hotel di Linggarjati Kuningan
Warga Desa Linggarjati Kuningan, ramai-ramai menolak pembangunan hotel yang rencananya bakal menggusur tempat pendidikian di wilayah setempat.-Tangkapan Layar Video-radarcirebon.com
BACA JUGA:TKN Prabowo-Gibran Dibubarkan, Bertransformasi Menjadi GSN
"Sekolah Pertahankan, Hotel Tolak," bunyi salah satu pamflet.
Salah satu aksi warga yang tampak dalam tayangan video mengatakan, mereka secara tegas menolak pembangunan hotel dan keberatan ada pemindahan gedung sekolah.
"Kami warga Desa Linggarjati, menolak pembangunan hotel dan pemindahan gedung-gedung sekolah," sebutnya dikutip radarcirebon.com, Sabtu 30 Maret 2024.
Pada aksi sebelumnya, Warga Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan menggelar aksi demo tolak pembangunan JW One Hotel di balai desa setempat, Jumat malam, 29 Maret 2024.
BACA JUGA:Mengukir Jejak Kebaikan, PLN UIP JBT Gelar Safari Ramadan
Aksi demo warga ini, mengiringi audiensi yang dilaksanakan di Balai Desa Linggarjati dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Demo warga ini, dilaksanakan usai salat tarawih dengan membawa famplet bernada penolakan. Mereka menuntut agar pemerintah desa turut menyuarakan aspirasi serupa.
Apalagi ada informasi bahwa pembangunan JW One Hotel di dekat Gedung Naskah itu, bakal menggusur 2 sekolah dasar dan 1 taman kanak-kanak.
Gedung sekolah tersebut diantaranya, SDN 1 Linggarjati, SDN 2 Linggarjati dan TKN Ciremai Linggarjati yang merupakan sarana pendidikan bagi warga setempat.
BACA JUGA:Jadi Menu Favorit Buka Puasa, Inilah Segudang Manfaat Air Kelapa Muda
Kendati ada kabar bakal dilakukan ganti untung untuk tukar guling tersebut, namun warga tetap bersikukuh dengan penolakannya.
"Pak kades itu dipilih oleh rakyat atau oleh pejabat? Jadi harusnya nurut sama rakyat," tegas perwakilan warga Dusun IV yang hadir dalam audiensi dikutip dari radarkuningan.com.
Kepala Desa Linggarjati, Unang Unarsan merespons aspirasi dari warganya terkait penolakan tersebut. Pihaknya pun menjadikannya sebagai landasan untuk turut menyuarakan penolakan.
"Kami sebagai pemerintah desa yang dipilih oleh masyarakat, kami berada di pihak masyarakat dan ikut menolak," tandas Unang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
