Keluarga Kepala Daerah Ada Yang Terima Bansos

CIREBON, RADARCIREBON.COM - Masih ada data bansos yang tidak sesuai kondisi lapangan, malahan ada keluarga pengurus PBNU penerima bansos, keluarga kepala daerah yang menerima bansos, hal ini dikatakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar disela sela seminar Kepemimpinan dalam birokrasi, Kamis (20/6) di UGJ.

Data itu, kata Abdul Halim Iskandar,  mengacu data makro.

Untuk itu kita  berupaya data mikro ini menjadi basis utama, cara berpikir yang paling mendasar adalah merubah cara berpikir dalam tata pembangunan. Hari ini kita melakukan perubahan maksimal dalam perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.

“Makanya solusinya satu yakni data,” tegasnya. Kakak Kandung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar ini menegaskan, Data menjadi kata kunci dalam segala hal. Kalau tidak punya data Seluruh perencanaan tidak bisa dilakukan.

BACA JUGA:Iptu Rudiana Resmi Dilaporkan ke Propam dan Bareskrim

Halim menjelaskan, Bicara transparansi di semua level pemerintah tidak ada yang melebihi transparansi desa. Di tingkat desa, mulai penyusunan APBDes, penyusunan perencanaan pembangunan desa tidak hanya dihadiri perwakilan perempuan desa.

Tapi berbagai perwakilan diundang sehingga bisa di eksplorasi dengan sebaik baiknya. Makanya kalau sudah tersusun dengan baik maka akan dipasang di titik titik. Berbeda dengan buku APBD yang sulit diakses, tapi di desa  bisa diakses APBDes.

“Anggota dewan belum tentu hafal APBD, termasuk belum tentu hafal APBN,” terangnya. Hal ini bertolak belakang dengan APBDes yang transparan.

Hadirnya APBDes, Dana berputar didesa sekitar Rp 4 triliun, jika diputar dengan baik maka desa membangun lebih baik dan bukan membangun oligarki.

BACA JUGA:DPRD Terima Raperda PP APBD 2023

Makanya saya mengajak kepada mahasiswa melakukan monitor ini pemantauan pemandangan desa. Sisihkan waktu sejenak memperhatikan pembangunan desa, pungkasnya.

Rektor UGJ, Prof DR Ir Achmad Faqih MP menjelaskan kehadiran menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia menyampaikan tentang desa, menjadi desa yang maju dalam mengelola APBDes dibutuhkan SDM yang handal, ketika desa memiliki SDM handal maka desa akan maju. “Ketika SDM desa bagus, maka tidak perlu ke kota tapi cukup memajukan desanya,” pungkasnya. (abd)

Sumber: