Komitmen Pj Bupati Soal Tunda Bayar di Kuningan, Ini Jawaban Raden Iip terhadap Pandangan Umum DPRD

Komitmen Pj Bupati Soal Tunda Bayar di Kuningan, Ini Jawaban Raden Iip terhadap Pandangan Umum DPRD

Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat menyampaikan berkas jawaban bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kuningan soal Perubahan RAPBD TA 2024 kepada Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy.-Istimewa -Radarcirebon.com

Lebih lanjut Iip menjelaskan, dalam Perubahan RAPBD TA 2024, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah disesuaikan.

Penyesuaian ini berdasarkan hasil analisis terhadap capaian realisasi APBD Semester I tahun 2024. 

BACA JUGA:Apa Itu Gempa Megathrust yang Tinggal Menunggu Waktu? Kenali 6 Segmen Megathrust di Indonesia

Misalnya, target hasil penjualan Barang Milik Daerah sebesar Rp700 juta hingga Juni 2024 telah mencapai Rp341,30 juta.

Pj Bupati juga mengungkapkan penurunan perolehan bagian laba untuk pemerintah daerah dari beberapa perusahaan daerah. 

Bagian laba dari PDAM Tirta Kemuning sebesar 55 persen dari laba bersih tahun 2023 hanya mencapai Rp2,32 miliar, sementara dari Bank Kuningan sebesar Rp1,41 miliar.

Sementara itu, dari Bank BJB, Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memiliki saham 30,64 juta lembar menerima total Rp2,91 miliar.

"Dalam hal ini, kami mengapresiasi naiknya target dari sektor retribusi daerah. Kami akan terus berusaha untuk meningkatkan kontribusi dari berbagai sektor lainnya," tambahnya.

Pihaknya juga membahas mengenai Perubahan RAPBD TA 2024, termasuk adanya tambahan alokasi belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi. 

Alokasi ini, antara lain, akan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru bantu di SD terpencil, simulasi edukasi bencana, pelatihan vokasi, serta pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Selain itu, anggaran belanja bantuan sosial yang mengalami penambahan sebesar Rp318 juta, akan dialokasikan untuk berbagai keperluan kelompok sasaran guna membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Kami berharap bantuan sosial ini dapat mengurangi dampak sosial-ekonomi yang dialami oleh masyarakat," ucapnya.

Menanggapi pernyataan terkait aset daerah, Pj Bupati menegaskan pentingnya penertiban dan pengelolaan aset daerah secara profesional.

"Kami akan segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh aset daerah, dan memperkuat sistem pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih transparan dan efisien," tegasnya.

Dirinya juga sepakat bahwa keterbatasan anggaran harus dijadikan dorongan, untuk melakukan inovasi dan mencari sumber pendanaan baru. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: