PKS Setuju Usulan Presiden Prabowo, Aboe Bakar Alhabsyi: Perlu Ada Evaluasi Sistem Pilkada Serentak

JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Setelah PKB dan PAN, kali ini giliran PKS yang mendukung gagasan atau usulan Presiden Prabowo Subianto agar ada perubahan dalam sistem politik di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut Sekjen DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsyi bahwa perlu ada evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan Pilkada, terutama untuk menanggulangi permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada serentak, salah satunya biaya politik yang tinggi.

“Saya sepakat bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada serentak adalah langkah penting untuk mengatasi kelemahan yang ada,” ujar Aboe Bakar di Jakarta, Sabtu 14 Desember 2024.

BACA JUGA:Bagi yang Ingin Menikmati Liburan Nataru, Nih Perhatikan Peringatan dari BMKG

BACA JUGA:Alhamdulillah! Berkat Surat dari MenPAN-RB Ini, Tidak ada PHK Honorer

BACA JUGA:Lansia Ditemukan Tewas di Dalam Rumah di Perumnas Cirebon, Diduga Sakit

Salah satu isu utama yang disoroti adalah anggaran Pilkada. Aboe Bakar mengakui Pilkada serentak membutuhkan dana yang sangat besar.

Ia menilai anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, Aboe Bakar juga mengungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pilkada.

Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, ia mengaku sering menerima laporan terkait praktik politik uang.

BACA JUGA:Passing Grade PPPK 2024, Bagaimana Ketentuan Sistem Kelulusannya

BACA JUGA:Rekomendasi Wisata di Singapura: Destinasi Menarik yang Wajib Dikunjungi

BACA JUGA:Libur Nasional dan Cuti Bersama Januari 2025: Kesempatan Liburan Awal Tahun

“Politik uang merusak nilai demokrasi karena fokus pemilihan bergeser dari kualitas kandidat ke seberapa besar kemampuan finansial mereka,” tegasnya.

Ia juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pemilih di sejumlah daerah sebagai indikasi sistem yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Sebagai solusi, Aboe Bakar menyarankan agar evaluasi Pilkada dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik.

Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan landasan bagi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

BACA JUGA:RESMI DITETAPKAN: UMK Kota Cirebon Rp2.697.685,47

BACA JUGA:Jaga Layanan dan Kehandalan SPBU, Pertamina Patra Niaga Regional JBB Tingkatkan Skill Operator di Jabode

BACA JUGA:Penutupan PORSISMA Sukses Menggali Potensi Siswa Madrasah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan reformasi sistem Pilkada. Ia menekankan pentingnya sistem yang lebih hemat untuk mengurangi beban calon kepala daerah sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Hal ini dia sampaikan dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis 12 Desember 2024.

Presiden menyebut perubahan sistem Pilkada ini juga bertujuan untuk memperkuat efektivitas demokrasi di Indonesia. (*)

Sumber: reportase