Sufmi Dasco Ahmad Desak Komisi X Panggil Kementerian Terkait Bahas Polemik SNPMB Jalur SNPB 2025
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat berada di Gedung Parlemen.-dokumen dpr.go.id-
JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Tahapan pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi menuai sorotan.
Hal ini seperti yang terjadi di SMAN 7 Kota Cirebon, sehingga banyak siswa yang dirugikan dan menuntut tanggungjawab para pihak terkait.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa komisi teknis di DPR RI yaitu Komisi X DPR RI akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
BACA JUGA:Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Dampingi Sekolah Dalam Tahapan SNPMB 2025
"Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini kita minta pekan depan, Komisi X DPR RI akan membahas dengan kementerian terkait," katanya dikutip dari Parlementaria, Jumat 7 Februari 2025.
Pihaknya berharap dengan adanya tindak lanjut yang cepat, para siswa yang berhak dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi dengan adil dan transparan, serta agar proses seleksi dapat berjalan dengan lebih baik di masa yang akan datang.
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan pendampingan secara rutin terhadap sekolah, khususnya saat mengisi data siswa.
BACA JUGA:Program Cek Kesehatan Gratis Sebagai Kado Ulang Tahun Dimulai Senin 10 Februari 2025
BACA JUGA:Pimpinan DPRD Kota Cirebon Datangi Komisi X DPR RI Bawa Aspirasi Siswa SMAN 7
“Dengan pendampingan rutin sejak awal, kita bisa memastikan data yang masuk lebih valid dan tidak ada masalah mendekati batas waktu pendaftaran," katanya, Jumat 7 Februari 2025.
Menurutnya, pengisian data siswa tidak bisa dilakukan secara terburu-buru menjelang tenggat waktu. Maka, harus ada mekanisme pendampingan yang lebih ketat, termasuk pengecekan berkala dan pelatihan mingguan secara daring bagi operator sekolah dan Dinas Pendidikan.
Paling penting, lanjut Hetifah, harus evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SNBP 2025 agar di tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lonjakan komplain dari siswa maupun masyarakat, seperti yang terjadi saat ini.
“Belajar dari pengalaman tahun ini, kementerian perlu lebih awal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan pelaksanaan SNPMB berjalan lebih tertib.”
BACA JUGA:Dadang Tersengat Listrik saat Membetulkan Rumah, Banyak Luka Bakar di Tubuhnya
BACA JUGA:Otto Hasibuan Bertemu 7 Terpidana Kasus Vina di Cirebon, Mengaku Sedih dan Menitikan Air Mata
BACA JUGA:Cerdas Cermat SD se-Kabupaten Cirebon Zona Tiga di PGRI Ciledug
“Salah satu hal utama yang harus dibenahi adalah ketertiban sekolah dalam mengisi data dasar sebagai sumber data siswa. Ini menjadi catatan penting yang harus disosialisasikan ke sekolah-sekolah dan dinas-dinas,” ujarnya.
Hetifah juga menekankan pihaknya siap mengawal perbaikan SNBP tersebut.
"Komisi X DPR RI siap mengawal perbaikan sistem ini demi terciptanya seleksi masuk perguruan tinggi yang lebih transparan dan adil,” kata dia. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: reportase
- Share:
