Saran Luhut ke Presiden: Jika Ada Pejabat Halangi Efisiensi Anggaran, Pecat Saja

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Pejabat yang tidak sejalan dengan kebijakan Prabowo Subianto, khususnya berkaitan dengan efisiensi anggaran, oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan disarankan agar segera dipecat.

Hal ini disampaikan oleh Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta pada Selasa 18 Februari 2025.

"Saya katakan kepada Presiden, ‘Pak, jika Anda tidak bisa menangani yang satu ini (pejabat), sampai batas tertentu, pecat saja, Pak,’” ujar Luhut.

BACA JUGA:Sidang Kasus NSA Gagal Hadirkan Saksi, Kuasa Hukum Bilang Begini

BACA JUGA:Pemilihan RW 14 Jembar Agung Tak Kunjung Dilaksanakan, Warga Setempat Surati Pj Walikota Cirebon

BACA JUGA:5 Dampak Buruk Berselancar di Media Sepanjang Hari

Menurutnya, mempertahankan pejabat yang menghambat jalannya pemerintahan hanya akan menghambat keberhasilan program nasional. 

“Mengapa harus mempertahankan orang yang membuat masalah di dalam pemerintahan? Kalau tidak, Anda tidak akan berhasil,” tuturnya.

Dalam sebuah kesempatan, Luhut juga berpesan agar pemerintah berhati-hati dalam mengalokasikan dana sekitar Rp 300 triliun hasil dari kebijakan efisiensi anggaran. Alokasi anggaran hasil efisiensi harus dipelajari secara saksama.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Pastikan Program MBG Berjalan Lancar di Daerah

BACA JUGA:Mulai Dari Aceh Sampai Papua, Presiden Prabowo Minta SPPI Jaga Kualitas Program MBG

BACA JUGA:Mendiktisaintek Bantah Isu Pemotongan Anggaran untuk Beasiswa dan KIP-K

"Kita harus berhati-hati lagi tentang bagaimana mengalokasikan Rp 300 triliun (hasil efisiensi anggaran) ini dan bagaimana kita mendapatkan Rp 300 triliun itu."

"Sesuatu seperti ini harus kita pelajari dengan saksama," ujar Luhut Binsar Pandjaitan seraya berpesan kepada Presiden Prabowo.

Sumber: