Tanpa TPS, Penghuni RS Tidak Nyomblos

Tanpa TPS, Penghuni RS Tidak Nyomblos

JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menemukan tidak adanya tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, saat digelar pemungutan suara pileg, Rabu (9/4). Akibatnya, ratusan pasien dan keluarga yang mendampingi, tidak dapat menggunakan hak pilih. Diketahui dari sekitar 600 pasien dan sejumlah keluarga yang mendampingi, hanya enam orang yang menyalurkan aspirasi politiknya ke TPS yang berada di sekitar rumah sakit tersebut. “Dari kunjungan ke RSCM, saya melihat tidak ada TPS khusus di sana. Demikian juga dari tiga TPS yang ada di sekitar RSCM, tidak ada satu pun yang berinisiatif secara mobile melakukan pemungutan suara ke dalam rumah sakit,” ujarnya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu malam. Kondisi ini menurut Nelson, sangat disayangkan. Apalagi selain di RSCM, di sejumlah rumah sakit Yogyakarta dan Kalimantan Selatan, juga mengalami hal yang sama. Karena Bawaslu kata Nelson akan mengevaluasi hasil temuan, untuk dijadikan sebagai salah satu masukan guna perbaikan yang lebih baik di kemudian hari. Ia menduga salah satu penyebab tidak adanya TPS khusus di RSCM, karena pada tahun 2013 lalu, Direktur RSCM pernah melayangkan surat ke KPU DKI Jakarta. Isinya, menyatakan penyelenggara pemilu tidak perlu membuat TPS khusus di RSCM, karena jumlah karyawan rumah sakit hanya sedikit. “Mungkin itu yang jadi alasan. Selain itu dalam undang-undang juga tidak secara tegas mengatur perlunya dibangun TPS di rumah sakit. Jadi tidak ada perintah tersebut. Tapi tentu hasil temuan ini akan kita pelajari,” katanya. Selain di RSCM, dalam kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Nelson mengaku juga menemukan jumlah surat suara yang tersedia, lebih sedikit jika dibanding dengan penghuni lapas. Namun dari hasil akhir pemungutan, surat suara masih ada yang tidak terpakai. “Hal menarik bahwa di penjara, demokrasi itu berlangsung. Meski telah disosialisasikan bahwa hari ini waktu pemungutan suara, namun tidak ada paksaan warga binaan untuk mencoblos. Tadi mungkin hanya sekitar 70-80 persen surat suara yang terpakai,” katanya.(gir/jpnn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: