Utje-Acep Belum Ada Gebrakan

** Jelang 200 Hari Kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati yang Baru KUNINGAN - Kepemimpinan Bupati Hj Utje Ch Suganda MAP dan Wabup H Acep Purnama MH yang hampir memasuki usia 200 hari, menuai tanggapan dari beberapa kalangan. Akademisi sekaligus praktisi hukum, Edi Nugraha SH MSi mengatakan sampai saat ini belum ada gebrakan dari kedua pemimpin tersebut. Hasil pengamatannya, sejauh ini yang diperbuat hanya hal-hal yang bersifat administrasi belaka. Bagi Edi, itu merupakan tradisi birokrasi, bukan mengarah pada perubahan yang didambakan. Padahal yang dibutuhkan rakyat ialah keluar dari kesulitan yang dialami mereka. “Saya contohkan, kemarin-kemarin kelangkaan gas 3 kg sampai berkepanjangan. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan,” ungkapnya. Wabup H Acep Purnama MH menyambut baik kritik atau koreksi dari siapapun. “Saya rasa yang mengkritik, memberikan koreksi itu sah-sah saja, saya berterima kasih,” kata Acep saat dikonfirmasi Radar di sela rapat pembentukan Tim Kerjasama Pemenangan Jokowi-JK, akhir pekan kemarin. Yang jelas, Acep mengakui kepemimpinan Bupati Hj Utje Ch Suganda dan dirinya selaku wabup, menjelang usia 6 bulan itu, sudah bekerja normal dan baik. Beberapa keputusan pun sudah berjalan. “Kalau masalah berhasil atau tidaknya, saya kira itu tidak bisa diukur secara singkat seperti makan cabe langsung terasa pedas,” ujarnya. Soal 100 hari kepemimpinan, Acep mengaku tidak pernah menjanjikan hal itu. Malah tiap hari dirinya bersama Utje berjanji bekerja untuk masyarakat, ditunjang oleh jajaran SKPD. “Kita ingin membangun masyarakat dengan kebijakan yang berbasis desa. Itu sedang kita lakukan. Bantuan ke desa-desa juga ada, persoalan masyarakat pun sedang diatasi. Intinya pembangunan sedang berjalan, dan semua itu untuk masyarakat,” tandas Acep. Bahkan, imbuh dia, dalam seminggu ini sudah dilaksanakan rakor dengan suasana yang berbeda. Suasana tersebut terbangun dalam rakor terbatas yang melibatkan seluruh SKPD sesuai dengan bidang-bidangnya. Dalam rapat itu bisa terbangun komunikasi dua arah yang tidak ada sekat antara bupati, wabup, sekda, asda dan SKPD serta para kepala bagian. “Semua bisa mengekspresikan, berkreasi dan mengungkapkan semua persoalan yang perlu segera diatasi. Sehingga nanti bisa menyimpulkan kebijakan yang lebih tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna,” ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Acep juga menyinggung tentang kasus kelangkaan gas yang pernah terjadi cukup lama. Ia mengatakan, masalah tersebut bukan hanya terjadi di Kungan melainkan di daerah lain. Namun sekarang ini sudah dilakukan langkah-langkah, termasuk penyempurnaan dalam monitoring serta distribusi rayonisasi. “Kami juga ingin mengundang para pelaku seperti agen, pangkalan gas, agar jangan sampai menjadikan gas elpiji 3 kg dijadikan satu-satunya cara meraih keuntungan sebesar-besarnya,” ucap dia. Sebab, secara aturan sudah ada HET (harga eceran tertinggi) dimana para pelanggarnya bisa diluruskan. Menurutnya, masalah kelangkaan itu bukan semata-mata karena kelangkaan pasokan. Tapi karena sistem mekanisme distribusi yang perlu disempurnakan. “Aturan baik belum tentu dalam pelaksanaannya baik. Mungkin ada spekulan yang dengan dalih kelangkaan mereka seenaknya menaikkan harga. Dan perlu diketahui, jika orang biasa beli di tempat A, kemudian tidak ada, belum tentu di tempat lain juga tidak ada,” terangnya. Ditambahkan, pemda kini sudah membentuk tim monitoring. Soal jaminan tidak akan terjadi kelangkaan kembali, pihaknya mengembalikan kepada semua pihak yang terlibat untuk berpikir bahwa itu sebuah kewajiban kepada masyarakat. (den)

Sumber: