Legislatif-Eksekutif Dikabarkan Pecah

*Imbas dari Tidak Dilibatkannya Gotas dalam Mutasi SUMBER- Rotasi pejabat eselon III dan VI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tidak melibatkan lembaga legislatif, membuat dua unsur pemerintahan ini terpecah belah. “Jujur sampai sekarang pun saya belum menerima daftar sejumlah pejabat yang terkena rotasi,” ujar Ketua DPRD, H Mustofa SH, dengan nada ketus, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/6). Menurutnya, tidak ada komunikasi antara bupati Cirebon dengan DPRD, tentunya akan menjadi catatan tersendiri atas kebijakan yang diambilnya. Namun, saat disinggung apakah legislatif dan eksekutif sudah tidak akur, Mustofa membantahnya. “Enggak, semua biasa aja,” tutur Mustofa. Dikatakannya, meskipun persoalan rotassi adalah hak prerogatif bupati, namun setidaknya dewan diajak bicara terlebih dahulu. Ironisnya, Wakil Bupati Tasiya Soemadi Al Gotas, dipastikan tidak dilibatkan dalam rotasi itu. Padahal, bupati notabene bisa menjabat sebagai bupati diusung oleh PDIP. “Bagaimana pun juga kita lebih tahu kinerja masing-masing PNS di lingkungan pemkab, tapi kenapa kami tidak dilibatkan? Seharusnya sebelum melakukan rotasi, bupati melakukan koordinasi dengan wabup dan saya selaku ketua DPRD. Bukan berarti ingin mencampuri proses mutasi,” ucapnya. Menurutnya, persoalan ini harusnya menjadi evaluasi bagi bupati. Sebab, selama ini ada miss komunikasi antara Bupati dan wabup serta pengurus DPC PDIP Kabupaten Cirebon. “Ini bukan persoalamn titip menitip, tapi lebih menyangkut pada persoalan partai politik yang telah menghantarkan Sunjaya menjadi orang nomor satu di Kabupaten Cirebon dan persoalan masyarakat Cirebon,” imbuhnya. Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD, Aan Setiawan mengaku, tidak mengetahui rotasi yang dilakukan bupati. “Memang itu adalah hak prerogatif bupati, tetapi perlu diingat bupati berangkat dari PDIP. Setidaknya, ada sedikit informasi dan tukar pikiran dengan temen-temen PDI Perjuangan, apalagi dengan wakil bupati, harusnya ada komunikasi, tapi sepertinya tidak ada komunikasi,” paparnya. Namun, dirinya telah melihat bahwa antara bupati dengan partainya tidak ada komunikasi termasuk dengan partai pengusungnya. Sebagai kader PDIP, pihaknya berhadap apapun kebijakan yang terkait dengan masyarakat dan pemerintahan harus ada komunikasi. Sebab, semuanya akan bermuara pada partai politik. (sam)

Sumber: