KSAD Bakal Dicopot?

*Diduga Ikut Dukung Salah Satu Pasangan Capres JAKARTA – Isu ketidaknetralan sejumlah anggota TNI dalam Pilpres kali ini makin mengemuka. Di Jakarta Pusat, sejumlah warga mengaku didatangi Babinsa yang mengarahkan mereka untuk memilih calon tertentu dengan dalih pendataan. Terakhir, muncul rumor jika perwira tinggi TNI AD bakal dicopot dari jabatannya akibat tidak netral. Rumor pencopotan itu awalnya berhembus ke arah jenderal bintang tiga. Namun, tidak ada pihak yang berani memastikan rumor tersebut. Mabes TNI juga langsung mengeluarkan bantahan terkait isu pencopotan. \"Tidak ada itu. Kalau untuk mengganti jabatan, harus lewat rapat Wanjakti. Sementara Panglima TNI sendiri (selaku ketua Wanjakti) masih di Surabaya,\" ujar Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya saat dikonfirmasi kemarin. Menurut Fuad, hingga saat ini TNI tidak melakukan rotasi, apalagi sampai mencopot perwira tinggi. Yang ada, TNI menaikkan pangkat 28 perwira tingginya. Terdiri dari 14 pati TNI AD, 10 pati TNI AL, dan empat pati TNI AU. Bantahan serupa disampaikan pengamat militer Rizal Dharmaputra. Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis (Lesperssi)itu justru menyebut jika perwira yang bakal dicopot berlevel bintang empat. Perwira bintang empat asal TNI AD hanya Kasad Jenderal Budiman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Rizal menuturkan, belakangan ini memang ada sinyalemen terjadinya upaya menarik dukungan dari perwira TNI aktif. Hal tersebut harus segera disikapi untuk menjaga netralitas TNI. upaya tersebut terlihat cukup jelas. Menurut dia, rumor perwira tidak netral yang beredar menyebut nama Jenderal Budiman. \"Saya memang mendengar jika dalam waktu dekat Kasad akan dicopot,\" terangnya. Pencopotan tersebut dilakukan karena dukungannya pada salah satu calon presiden. Rizal mendengar jika Budiman pernah mengikuti rapat dengan salah satu capres di sebuah hotel. Rizal mengatakan, pencopotan Kasad tidak akan berdampak banyak bagi TNI AD. Sebab, sebenarnya saat ini memang sudah masanya Kasad untuk diganti. \"Dampaknya tidak signifikan,\" jelasnya. Budiman yang lahir pada 1956 bakal pensiun akhir September tahun ini. Soal pihak mana yang mencoba menarik dukungan dari Kasad, Rizal menjelaskan bahwa kedua kubu capres memiliki potensi yang sama. Di pihak Jokowi terdapat mantan panglima TNI mantan kepala BIN sebagai pendukung. Sedangkan, di kubu Prabowo terdapat dukungan dari sejumlah purnawirawan. Mereka juga potensial menggaet TNI aktif. \"Yang jelas, pihak yang bisa menarik TNI aktif itu potensinya paling besar menyasar purnawirawan yang paling dekat waktu pensiunnya. Jadi, saling kenal antara senior dan atasan,\" tambahnya. DEWAN DESAK SELIDIKI NETRALITAS BABINSA Selain informasi ketidaknetralan perwira tinggi, beredar juga informasi adanya tindakan oknum anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI yang melakukan survei calon presiden (capres) Pemilu 2014, langsung ditindaklanjuti Komisi I DPR. Alat kelengkapan DPR itu meminta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menindaklanjuti isu yang mengancam netralitas TNI tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin menyatakan, terdapat laporan bahwa sejumlah oknum yang mengatasnamakan babinsa melakukan survei terkait dengan preferensi publik terhadap capres Pemilu 2014. Kegiatan itu terjadi di sejumlah wilayah di kawasan Jakarta Pusat. Laporan tersebut langsung disampaikan kepada KSAD Jenderal Budiman yang kebetulan menggelar rapat kerja (raker) dengan komisi I untuk segera ditindaklanjuti. \"Saya minta penekanan dari KSAD, jika memang benar adanya (kegiatan babinsa di pilpres), beri tindakan,\" ujar Hasanudin setelah raker bersama Menhan dan KSAD di gedung DPR, Jakarta, kemarin (5/6). Menurut Hasanudin, KSAD perlu meyakinkan semua pihak bahwa TNI akan tetap netral dalam pilpres. Apalagi, sudah ada fatwa dari Mahkamah Konstitusi yang menegaskan posisi tersebut. Babinsa jelas tidak memiliki ranah untuk terjun melakukan survei semacam itu. Babinsa bertugas melakukan pemeriksaan geografis dan demografis wilayah Indonesia dalam saat tertentu. \"Apakah dia (babinsa) oon saja, sengaja iseng? Kalau itu dilakukan sekarang, tidak boleh. Karena akan muncul rasa curiga,\" tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengingatkan. Hasanudin menjelaskan, jika mengetahui ada oknum babinsa melakukan survei pilpres semacam itu, publik berhak melaporkan dan menangkapnya. Soal adanya oknum perwira tinggi yang terlibat, Hasanudin melihat hal itu memiliki dua kemungkinan. \"Bisa jadi ada sebagian anggota TNI yang tidak jujur dan memihak. Atau bisa jadi mereka memang door-to-door, tapi disusupi. Mereka kan masih butuh duit juga,\" ujarnya. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya menambahkan, terlalu dini menyimpulkan bahwa upaya itu dilakukan anggota babinsa. Pihaknya selama ini tidak pernah menginstruksi babinsa melakukan pendataan atas preferensi pilihan warga. Pendataan yang dilakukan babinsa, kata dia, hanya seperti memetakan rawan bencana di daerah. \"Terlalu nekat jika ada anggota babinsa yang mendata preferensi pilihan warga. Terlebih lagi jika yang dilakukan sampai mengarahkan memilih pasangan capres-cawapres tertentu,\" ujar Fuad. TIM JOKOWI-JK LAPOR BAWASLU Sementara, Tim Kuasa Hukum Pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, secara resmi melaporkan dugaan adanya keterlibatan Babinsa terhadap salah satu pasangan capres ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Kamis (5/6) malam. “Kami membuat pengaduan tentang adanya keterlibatan oknum TNI dalam melakukan pendataan masyarakat dan mengarahkan masyarakat memilih Prabowo-Hatta, sesuai pemberitaan yang kami kutip dari beberapa media,” kata anggota tim kuasa hukum Jokowi-JK, Sirra Prayuna di Gedung Bawaslu. Menurut Sirra, pengaduan dilakukan karena khawatir tindakan oknum yang disebut berasal dari bintara pembina desa (babinsa) kesatuan Komando Rayon Militer (Koramil) di wilayah Jakarta Pusat tersebut, terjadi secara massif di seluruh Indonesia. “Kalau di Jakarta yang merupakan ibukota negara saja itu dapat dilakukan, bagaimana dengan daerah-daerah lain. Ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Karena itu, kami juga sedang lakukan pendalaman di seluruh wilayah Indonesia sampai di tingkat desa,” katanya. Sirra berharap, dengan adanya pengaduan ini, Bawaslu dapat bertindak cepat. Paling tidak dengan terlebih dahulu memanggil oknum-oknum yang jelas disebutkan pada pemberitaan tersebut. “Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, jelas diatur adanya larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam politik praktis. Kalau kita melihat bagaimana sikap Presiden sesuai arahan Presiden 2 Juni lalu, saat melakukan pertemuan dengan 282 perwira tinggi, Presiden meminta TNI harus selalu netral. Itu arahannya jelas,” katanya. (byu/idr/jpnn)

Sumber: