Ada Calon Menteri Bertanda Merah

JAKARTA - Pengumuman personel yang akan mengisi kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tinggal beberapa jam lagi. Nama-nama yang disetorkan Presiden Jokowi kepada KPK untuk di-tracking tidak semuanya clear. Pasca tim transisi menyerahkan 43 nama calon menteri Jokowi-JK ke KPK, pada Jumat (17/10) lalu, KPK langsung bergerak cepat. Pada Minggu malam (19/10), lembaga antirasuah itu sudah melakukan pertemuan dengan Jokowi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung singkat sekitar 45 menit itu khusus untuk membahas nama-nama calon menteri yang telah disetor di awal. Informasi yang didapat Jawa Pos (Radar Cirebon Group), ada beberapa calon menteri yang akhirnya diberi tanda merah. Tanda itu adalah petunjuk bagi seseorang yang dianggap KPK berisiko tinggi. Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan, pihaknya mem­beri masukan sesuai yang diminta oleh Jokowi. Yang berisiko tinggi diberi tanda me­rah dan yang dianggap kurang mendapat cap warna ku­ning. “Kita nggak pake istilah lolos tidak lolos. Tapi mem­beri masukan sesuai yang di­minta,” ujarnya di kan­tor KPK, Jakarta, kemarin (20/10). Nama yang diberi warna merah tidak hanya direkomendasikan kepada Jokowi untuk “dibuang”. Tetapi nama itu juga harus bersiap akrab dengan KPK karena terancam masuk dalam daftar potential suspect salah satu kasus korupsi. Lebih lanjut Zulkarnaen menjelaskan, penelusuran jejak calon menteri itu setidaknya berdasar pada empat hal. Yakni, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penelusuran gratifikasi, kasus yang selama ini ditangani, serta pengaduan masyarakat. Kalau masuk salah satu saja, penilaian akan berkurang. “Semua yang terkait dengan profil (diperiksa). Orang-orang yang terkait dengan perkara korupsi, atau potensi korupsi. Juga ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi,” jelasnya soal poin-poin yang menjadi penilaian. Usai diberikan kepada Jokowi, keputusan ada di tangan presiden. Apakah masukan KPK itu dipertimbangkan atau tidak. Zulkarnaen tentu berharap agar rekomendasi KPK didengar dan bisa memilih orang yang tepat di pemerintahan. “Kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, tidak dipilih,” jelasnya. Lalu, kapan kepastian waktu pengumuman kabinet? Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan, kalau hingga kemarin, Presiden Jokowi masih menyeleksi kembali nama-nama yang sudah dimintakan tracking kepada KPK. Namun demikian, khusus untuk kandidat menteri yang berasal dari PDIP, santer beredar kalau ada minimal 6 orang yang akan masuk ke kabinet. Puan termasuk satu di antaranya. Ketua Fraksi PDIP di DPR itu diproyeksikan menduduki kursi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan sosial budaya. Selain Puan, kader PDIP lain yang kuat diproyeksikan masuk kabinet adalah Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo dan Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Keduanya, masing merupakan kandidat kuat menduduki posisi menteri dalam negeri dan mensesneg. Ada pula nama anggota DPR dari PDIP M. Prakosa. Mantan menteri kehutanan di era Presiden Megawati itu kembali berpeluang menduduki pos yang sama. Nama lain yang muncul adalah politisi perempuan PDIP Eva Kusuma Sundari yang berpeluang menduduki pos menteri sosial. Terakhir, adalah anggota DPR mantan anggota Pansus Bank Century Hendrawan Supratikno. Dari sisi postur kabinet, pemerintah Jokowi-JK kemungkinan akan melibatkan 33 kementerian dengan empat menteri koordinator. Selain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya, ada juga rencananya Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko PolhukHAM), Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. (dim/dyn/aph/bay)

Sumber: