Butuh Pemda Hadapi Kenaikan BBM

SUKABUMI- Banyak agenda dalam kegiatan Pelatihan Wartawan se Jabar-Banten yang digagas Bank Indonesia (BI) di Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi. Salahsatunya membahas soal antisipasi dan upaya meredam inflasi menghadapi kenaikan BBM akhir tahun ini. \"Inflasi Jabar per September 2014 adalah 3,86 persen (yoy). Ini berarti inflasi Jabar menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yakni 9,24 persen dan masih berada pada perkiraan BI sebesar 4,5 persen,\"ujar Kepala Perwakilan BI Wilayah VI Jabar-Banten, Dian Ediana Rei. Terkait rencana kenaikan harga BBM, katanya, BI mencermati adanya berbagai resiko inflasi seperti pada harga barang dan jasa, naiknya upah minimum, suku bunga dan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Disisi lain tingkat optimisme konsumen di Jabar diperkirakan masih cukup tinggi. Hasil survei konsumen yang dilakukan oleh KPW BI Wilayah VI Jabar-Banten menunjukkan indeks Keyakinan Konsumen (KIK) di Jabar hingga Oktober 2014 masih cukup kuat yakni 121, lebih tinggi dibanding Oktober 2013 sebesar 116. \"Faktor utama pendorong peningkatan optimisme itu adalah meningkatnya konsumsi masyarakat seiring meningkatnya penghasilan konsumen. Diperkirakan tiga bulan mendatang akan terjadi kenaikan diseluruh kelompok barang kecuali kesehatan yang relatif stabil,\"kata dia pada Radar. Dian mengungkapkan menyikapi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang kemungkinan besar akan dilaksanakan akhir tahun 2014, pihaknya bersama pemerintah daerah provinsi Jabar dan pemerintah kabupaten/kota di Jabar melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah dan akan melakukan koordinasi untuk meningkatkan manajemen resiko sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Upaya antisipatif perlu dilakukan sejak awal agar dapat mengarahkan ekspektasi masyarakat dalam mencermati pengembangan kondisi perekonomian sekarang, terpenting meredam sumber-sumber tekanan inflasi. Dipaparkannya berdasarkan hasil asesmen KPW BI Wilayah VI Jabar-Banten kenaikan harga BBM bersubsidi (bensin dan solar) sebesar Rp1.000 akan memberi dampak kenaikan inflasi tambahan di Jabar sebesar 1,36 persen, kenaikan Rp2.000 dampak inflasi 2,47 persen dan kenaikan Rp3.000 dampaknya sebesar 4,10 persen. Selain itu dampak kenaikan harga BBM bersubsidi di Jabar tahun ini juga bergantung pada waktu pelaksanaannya. \"Yang perlu menjadi perhatian adalah tingginya bobot transportasi terhadap inflasi di Jabar khususnya angkutan antar kota dan dalam kota. Sebab semua bergantung pada pengiriman pasokan yang tentunya membutuhkan bahan bakar untuk mendistribusikannya,\"paparnya. Dian menambahkan, mencermati hal ini pihaknya sangat mendorong peran aktif dari pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten di Jabar untuk dapat meminimalisasi resiko sedini mungkin, terutama terkait kebijakan transportasi. Kemudian pengupasan dan program pemberdayaan masyarakat untuk mempertahankan daya beli saat terjadi shock kenaikan harga BBM bersubsidi khususnya masyarakat miskin. Pemerintah daerah harusnya dapat menjadi stimulus perekonomian saat shock terjadi dengan menggunakan kapasitas fiskal yang ada. (tta)

Sumber: