Komisi C Singgung Uang Jasa RSUDGJ

Disebut Tak Transparan, Dewan Juga Pertanyakan Fungsi Dewan Pengawas KEJAKSAN- Pengunduran diri yang dilakukan sejumlah dokter spesialis PNS di lingkungan RSUD Gunung Jati (RSUDGJ) diduga disebabkan karena tidak transparannya uang jasa pelayanan medis. Para dokter yang beroperasi di lingkungan RSUD Gunung Jati disebut-sebut tidak mengetahui secara persis nilai jasa pelayanan di masing- masing kelas. Termasuk juga perhitungan jasa pelayanan pasien BPJS yang naik kelas. Hal inilah yang akhirnya membuat suasana kerja di lingkungan dokter spesialis tidak nyaman dan akhirnya sebagian memutuskan untuk mengundurkan diri. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Cirebon, dr Doddy Arianto MKes, mengatakan, sistem di RSUD Gunung Jati yang dibangun selama ini tidak mampu menjembatani komunikasi antara pihak manajemen dan fungsional. Secara tersirat, sistem yang dibuat tidak membuat fungsional merasa nyaman. “Ini hubungannya dengan hak, karena data yang ada di sana itu masih abu-abu. Tidak jelas perhitungan dan lain sebagainya,” tuturnya, kemarin. Yang menjadi akar permasalahannya, jelas Doddy, adalah tidak berjalannya Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) . Dari situlah akhirnya perhitungan jasa pelayanan dokter tidak jelas alias abu-abu. “Nah ini yang sebenarnya harus dibangun dan dibenahi rumah sakit. Baik manajemen ataupun fungsional harus membangun komunikasi yang baik sehingga pelayanan yang diberikan pada masyarakat pun bisa optimal,” bebernya. Yang dikhawatirkan, kata Doddy, bila terus dibiarkan berlarut-larut hal ini akan berdampak pada pelayanan rumah sakit. Bila banyak dokter yang mengundurkan diri karena ketidakjelasan jasa pelayanan, nantinya pelayanan pada masyarakatlah yang menjadi korban. “Jangan sampai persoalan ini berdampak pada pelayanan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat,” tukasnya. DEWAN PENGAWAS Sementara Anggota Komisi A, Harry Saputra Gani, justru mempertanyakan peran dewan pengawas rumah sakit. “Munculnya persoalan ini, maka peran dewan pengawas dipertanyakan,“ kata politisi Nasdem itu. Menurut Harry, perlu ada evaluasi bersama demi kebaikan di rumah sakit pemerintah itu. Mundurnya dokter spesalis, sambung ketua fraksi Nasdem itu, merupakan preseden buruk jika tidak bisa segera diselesaikan. Komisi A bisa menjadi mediator membantu menyelesaikan kemelut rumah sakit, dengan syarat masing-masing pihak, baik direktur maupun fungsional  siap untuk dikritisi. Dia menilai ada masalah besar di balik mundurnya dua dokter spesialis. “Dokter juga harus disiplin masuk jam kerja karena PNS punya kewajiban untuk patuh terhadap peraturan. Tapi rumah sakit juga harus transparan tentang hak-hak dari fungsional. Intinya kedua belah pihak mempunyai hak, dan jangan mengambil yang bukan hak,“ bebernya. Terpisah, akademisi Unswagati Cirebon, Sigit Gunawan SH MH, menilai mundurnya dokter spesialis di RSUDGJ menandakan pengelolaan rumah sakit sedang tidak baik. Persoalan ini, kata Sigit, tidak akan muncul ke permukaan jika pucuk pimpinan di RSUDGJ mampu menyelesaikan persoalan dengan baik, membangun komunikasi dengan fungsional secara intens. Sementara itu mencuatnya pemberitaan dokter spesialis mundur membuat geger internal rumah sakit. Pegawai di lingkungan RSUDGJ rampai memperbincangkan persoalan ini. Tidak hanya itu, mencuatnya nama Kabag Perekonomian Agus Muyadi MSi sebagai kandidat direktur RSUDGJ disebut-sebut disambut hangat kalangan rumah sakit. Pria yang akrab disapa Agus Mul itu dikabarkan mendapat banjir ucapan selamat. Agus Mul diharapkan mampu menjadi direktur transisi  rumah sakit dengan target jangka pendek, mengkonsolidasikan semua elemen rumah sakit menjadi lebih solid dan tidak ada sekat. “Agus Mul banjir ucapan selamat dari para fungsional,“ kata sumber Radar. Wacana Agus Mul menjadi direktur bukan tanpa alasan. Selain dianggap memiliki kemampuan, dia juga dianggap mampu membangun komunikasi dengan baik kepada fungsional. Dalam sejarah promosi pejabat, kata sumber itu, RSUD Subang pernah mengangkat direktur bukan dari kalangan dokter. Hal ini yang dianggap bisa menjadi landasan bagi wali kota untuk mempertimbangkan Agus Mul menjadi direktur RSUDGJ. (kmg/abd)

Sumber: