Kiai dan Jabatan

MENURUT catatan sejarah, Islam sudah hadir di Nusantara beberapa ratus tahun sebelum era Wali Songo. Selama ratusan tahun itu, tidak terjadi kemajuan berarti dalam penyebarannya. Hanya koloni-koloni kecil orang Arab dan Tionghoa muslim yang terpencar-pencar tidak merata di sekitar wilayah pantai. Tapi, begitu dakwah Wali Songo bangkit, Islamisasi Nusantara berhasil meratai kepulauan surga ini dalam waktu tidak lebih dari 50 tahun saja. Apa kunci suksesnya? Emha Ainun Nadjib, Cak Nun, membuat penjelasan yang menarik. Berdasar pemeriksaannya, orang-orang Islam yang datang ke Nusantara pra-Wali Songo adalah kaum pedagang. Dalam alam pikiran Hindu yang waktu itu mendominasi peradaban Nusantara, pedagang itu berkasta sudra, bukan golongan orang yang secara normatif perlu diperhatikan dan dipegang omongannya karena dianggap berkubang pamrih. Wali Songo adalah orang-orang alim-sufi yang sudah tidak punya gairah apa pun selain kepada Tuhan dan akhirat. Bersih dari segala pamrih duniawi. Di mata masyarakat Hindu, mereka adalah para ’’brahmana’’, golongan yang malati. Barangsiapa tidak mau mendengar dan mengikuti petuah kaum mulia itu akan menghadapi risiko celaka. Karena itu, orang banyak pun serta-merta menyambut seruan Wali Songo kepada agama yang memang indah ini. Tradisi ulama sebagai ’’brahmana’’ pembimbing umat itu pun selanjutnya dilestarikan. Hierarki kepemimpinan masyarakat pesantren terbangun mengikuti ukuran kealiman dan kezuhudan: siapa paling alim dan paling zuhud, itulah pemimpin tertinggi. Dan ketika ’’hierarki kultural’’ tersebut ditransformasikan ke dalam struktur kepengurusan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, nilai-nilai itu dibawa serta pula, walaupun dibiarkan tetap menjadi aturan tidak tertulis. Kepemimpinan dibagi, syuriah dan tanfidziyah, untuk memagari marwah para ulama di lingkungan syuriah agar tidak ’’tercemari’’ dinamika ’’politik internal’’ yang lazim terjadi di segala organisasi. Maka, rais am adalah maqom alim dan zahid dalam semesta kiai. Demikianlah yang berlaku sejak generasi para pendiri sebelum zaman menjadi terlalu tua dan pikun untuk mengingat-ingat warisan berharga dari masa lalunya. Hari-hari menjelang Muktamar Ke-25 Tahun 1969, Kiai Wahab Hasbullah jatuh sakit menuju naza’. Suasana mengkristal ke arah pemilihan rais am baru dan tak seorang pun berpikir orang lain selain Kiai Bisyri Syansuri. Tapi, sebelum sidang pemilihan digelar, Kiai Bisyri menyerobot podium dan membuat pernyataan tegas, ’’Selama masih ada Kiai Wahab Hasbullah, saya hanya bersedia menerima jabatan di bawah beliau!’’ Kiai Wahab wafat beberapa hari setelah muktamar dan barulah Kiai Bisyri bersedia menerima jabatan rais am menggantikan pendahulunya. Kiai Bisyri Syansuri wafat sebelum menyelesaikan periode kepemimpinan beliau hasil Muktamar Ke-26. Dalam Munas Alim-Ulama 1981 di Kaliurang, Jogja, tidak seorang pun kiai berani menggantikan beliau sebagai rais am. Kiai As’ad Syamsul Arifin yang pertama-tama ditawari menolak sekeras-kerasnya, ’’Walaupun Jibril turun menyuruh saya jadi rais am, saya tidak mau!’’ Orang-orang pun beralih kepada Kiai Mahrus Ali. ’’Jangankan Jibril,’’ kata Kiai Mahrus, ’’Walaupun Izrail yang turun menodong saya jadi rais am, saya tidak mau!’’ Musyawarah akhirnya beraklamasi menyetujui usul Kiai Ahmad Shiddiq untuk mengangkat Kiai Ali Ma’shum. Kebetulan, Kiai Ali Ma’shum tidak hadir di forum sehingga tidak dapat menyampaikan tanggapan langsung. Para kiai mengutus Gus Mus ke Krapyak untuk menyampaikan kesepakatan itu dan membujuk gurunya agar bersedia menerima. Tapi, walaupun sehari suntuk merengek-rengek, Gus Mus gagal meluluhkan hati Sang Guru. Para kiai pun harus berombong-rombong turun dari tempat berkumpul mereka di Kaliurang menuju Krapyak untuk menggeruduk, kemudian membopong Kiai Ali Ma’shum yang tidak henti-hentinya menangis tersedu-sedu memikirkan beban tanggung jawab yang akan diembannya. Jabatan rais am bukan privilege. Itu bukan jabatan duniawi. Bukan sekadar kepemimpinan manajerial. Rais am adalah tanggung jawab dunia-akhirat seutuhnya. Sedemikian dalam hingga mencakup tanggung jawab syar’iyyah dan ruhaniyyah sekaligus. Apakah ini berarti kiai sama sekali tabu bersentuhan dengan pergulatan politik dan laga kekuatan? Di belakang hari, menjawab pertanyaan seorang santri akan alasan beliau menerima jabatan rais am, Kiai Ali berkata, ’’Aku membenci jabatan. Tapi, aku lebih takut lagi lari dari tanggung jawab.’’ Menjelang Muktamar Ke-27 pada 1984, suasana kontroversial merebak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sebab, para dedengkot politik NU belum cukup rela melepas jam’iyyah itu kembali ke khitahnya. Dalam sebuah rapat Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, tiba-tiba muncul desakan untuk menunda konferensi wilayah (konferwil) yang sudah dijadwalkan. Adalah para politikus yang punya agenda itu. Sebab, mereka khawatir dalam konferwil tersebut akan terjadi pergantian pengurus sehingga utusan yang dikirim ke muktamar nanti bukan dari kalangan mereka. Mereka mendesak sedemikian keras sehingga para kiai di jajaran syuriah menjadi risi dan cenderung diam. Kecuali Gus Mus. Beliau waktu itu menjabat katib syuriah dan telah ditunjuk untuk menjadi ketua panitia pengarah konferwil. Setelah mengajukan argumentasi yang tandas, Gus Mus menancapkan ultimatum, ’’Kalau mau menunda konferwil, silakan saja. Tapi, saya berhenti dari pengurus!’’ Semua yang hadir terkejut. Tapi, raut muka para kiai justru terlihat bersemangat. Bahasa tubuh mereka pun mengisyaratkan siap pergi bersama Gus Mus! Rapat akhirnya tidak berani membuat keputusan selain meneruskan rencana penyelenggaraan konferwil seperti semula. Sepanjang prosesi konferwil itu, Gus Mus laksana Lone Ranger mengerahkan dayanya habis-habisan untuk memastikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Beliau bahkan bersikeras meminta menjadi pembawa acara –yang seharusnya sudah bukan maqom katib syuriah– dalam upacara pembukaan untuk memastikan agar yang memberikan pidato sambutan atas nama PB NU adalah Rais Am Kiai Ali Ma’shum karena Gus Mus mencium gejala sabotase. Matori Abdul Djalil (almarhum), salah seorang wakil ketua tanfidziyah dan jagoan kelompok politisi yang sudah diplot untuk menjalankan peran ’’destroyer’’ dalam skenario mereka, ’’dikempit’’ Gus Mus habis tanpa bisa lepas sama sekali. ’’Kamu jangan jauh-jauh dari saya supaya kamu terlihat dekat dengan kiai. Jangan sampai kamu ikut dianggap memusuhi kiai,’’ ujar Gus Mus. Matori tidak punya kata-kata untuk membantah ataupun mengelak. Setelah konferwil yang sukses, Matori menghampiri Gus Mus dan berujar sambil garuk-garuk kepala, ’’Saya salah sangka... Saya pikir Panjenengan itu nggak ngerti politik…’’ Muktamar Ke-32 di Makassar, Rais Am Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh rahimahullah hampir melewati pertengahan dari usia 70-annya. Beliau terlihat –dan kenyataannya memang– teramat sepuh dan lelah. Semua orang tahu betapa beliau amat mendambakan istirahat setelah mencurahkan dua pertiga umur beliau untuk NU. Kepada orang-orang terdekat, tidak sekali dua kali beliau mengungkapkan keinginan istirahat itu. Tapi, kian dekat menuju muktamar, aroma hubbur riyaasah (ngebet jabatan) merebak. Kian terasa bahwa orang tidak sungkan mengincar jabatan tanpa memedulikan maqom. Bahkan, haibah (keangkeran) lembaga rais am terancam jatuh dijadikan sekadar portofolio politik. Sudah sepuluh tahun marwah lembaga rais am berada di bawah pemeliharaan Kiai Sahal. Beliau tidak tega menyerahkan begitu saja marwah itu kepada terkaman bahaya. Di hadapan tatapan mata penuh permohonan dari santri-santri NU-nya, Kiai Sahal menghela napas mengerahkan seluruh energi rohaninya, ’’Baik. Saya bersedia maju lagi sebagai calon rais am.’’ Dengan itu, Kiai Sahal mendermakan seluruh sisa daya hidupnya. Beliau pun wafat sebelum selesai masa bakti jabatannya. Beliau memperoleh lebih baik dari sekadar istirahat. Beliau memperoleh syahaadah di tengah tugas. Hari ini, entah masih ada berapa orang yang ingat bahwa Nahdlatul Ulama bukan organisasi biasa. NU tidak seperti perkumpulan pedagang atau petani, tidak pula semacam karang taruna. NU terlebih dahulu dan pada dasarnya adalah jamiyyah diiniyyah (perkumpulan keagamaan) sebelum ijtimaa’iyyah (kemasyarakatan). Seharusnya tidak boleh ada sejumput pun urusan dalam NU yang tidak membawa roh agama dan mengikuti panduan agama. ’’Djasmerah!’’ kata Bung Karno. Djangan sekali-kali melupakan sedjarah! (*) *) Penulis adalah Katib Syuriah PB NU. Tulisan ini diambil dari Jawa Pos (Radar Cirebon Group)

Sumber: