Sodetan Dibangun, Indramayu-Subang Tak Lagi Rebutan Air

Sodetan Dibangun, Indramayu-Subang Tak Lagi Rebutan Air

SUBANG - Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten Subang, Jumat (26/12) menghasilkan program menggembirakan. Jokowi akhirnya menyetujui proyek pembuatan sodetan sungai Tarum Timur sepanjang 7 Km agar sawah di Pantura tidak lagi kekurangan air atau rebutan air dengan warga Indramayu. Pembangunan direncanakan akan selesai dalam dua tahun mendatang. Program itu merupakan komitmen Jokowi untuk menjadikan Kabupaten Subang sebagai lumbung padi nasional. Secara nasional Indonesia ditargetkan dapat swasembada pangan, tidak lagi impor padi atau beras. Selain pembuatan sodetan, Jokowi juga memberikan bantuan 1.099 unit traktor untuk para petani di Subang. “Ini saya sudah berikan ke PU (Kementerian Pekerjaan Umum) dan akan segera dikerjakan,” kata Jokowi di lokasi proyek pembuatan sodetan Tarum Timur di Sungai Citarum, Compreng. Jokowi menambahkan, selain membuat sodetan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan normalisasi di Sungai Citarum Timur. Hal ini diperlukan agar aliran air semakin baik. “Saat ini mau normalisasi sungainya dulu. Anggarannya sudah masuk di 2015,” ujar Jokowi. Sodetan ini diperlukan untuk mengalirkan air ke irigasi supaya sawah di daerah Subang tidak kekeringan. “Kalau nggak ada ini, nanti berebut air. Kalau misalnya air Subang diambil Indramayu, makanya ini harus jadi. Karena kalau lagi kering, ramai hal-hal seperti itu (rebutan air),” ujar suami Iriana itu. Ia menambahkan, pemerintah akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan dalam upaya swasembada pertanian nasional. “Minta apapun saya beri, seperti sebanyak 69 ribu traktor kita beri, tapi harus ada hasilnya yaitu target swasembada pangan terpenuhi,” katanya. Jokowi menekankan, para in­sinyur harus bisa mem­berikan penyuluhan kepada kelompok-kelompok tani dan mengidentifikasi kesulitan di lapangan. “Jangan sampai keba­nyakan insinyur kita berada di administrasi dan keper­luan implementasi para insinyur itu ada di lapangan untuk memeriksa kualitas jalan, kualitas bendungan atau pun kualitas irigasi. Dan menja­dikan pertanian Indonesia mam­pu bersaing dengan negara peng­hasil pangan lainnya,” sambungnya. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengancam akan memecat Menteri Pertanian Amran Sulaeman jika tidak mampu mewujudkan swasembada pangan nasional dalam waktu tiga tahun. “Saya tidak ingin ada kepala negara luar negeri, yang tetap menawarkan hasil produksi pangannya ke Indonesia. Saya ketemu sama Presiden Vietman, baru ketemu sekali dan bertanya ke saya, Presiden Jokowi kapan mau beli beras lagi ke Vietnam. Saya panggil Mentan, saya tidak mau ada kolega saya yang nawarin beras ke Indonesia,” tegasnya. Jokowi juga mengatakan, dalam waktu tiga tahun itu, dirinya tidak mau dengar ada impor beras ke Indonesia, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tiga tahun harus swasembada, semua kebutuhan petani sudah diberikan dan dibantu oleh pemerintah. Sejumlah program disiapkan dan sudah dilakukan oleh Menteri Pertanian untuk mencapai target tersebut. Antara lain, pembangunan irigasi untuk 1 juta hektare setiap tahun, pemberian bantuan benih gratis untuk 5 juta hektare sawah atau 40 persen dari total luas tanam nasional. Kemudian bantuan pupuk kepada petani melalui kelompok tani dan gapoktan sebanyak 57 ribu ton, bantuan alat produksi pertanian (alsintan) berupa traktor sebanyak 61 ribu unit, termasuk untuk Jabar sebanyak 1.099 unit. Namun demikian, kata Mentan Amran Sulaeman, hasil kunjungannya ke 14 provinsi, ada beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan. Antara lain, sebanyak 52 persen kondisi irigasi nasional mengalami kerusakan, karena tidak terpelihara selama kurun waktu 20 tahun. Masalah distribusi pupuk yang tidak merata, sulit dijangkau, kemudian serapan benih baru mencapai 20 persen dari kebutuhan nasional. “Untuk irigasi, karena terka­dang kita harus punya keputusan cepat, maka saat meninjau irigasi Cijengkol di Subang, kita pu­tuskan bersama Menteri PU, Gubernur Jabar dan Bupati Su­bang untuk diperbaiki dan diba­ngun dengan segera,” katanya. Mentan juga menyampaikan kekurangan penyuluh lapangan sekitar 21 ribu orang. Namun hal itu sudah dapat diatasi dengan cara melakukan Mou dengan TNI yang melibatkan 52 ribu Babinsa untuk membantu menjadi tenaga penyuluh lapangan. Sesuai dengan arahan presiden, lanjutnya, Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk 14 provinsi dalam upaya mendorong pening­katan produksi padi nasional. Selain itu, pengalihan anggaran dari subsidi BBM sebesar Rp4,1 triliun untuk membantu kebutuhan petani nasional, serta menganggarkan pada APBNP Rp20 triliun untuk peningkatan bidang pertanian. Sementara anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, Presiden Jokowi terus memperjuangkan agar produksi pertanian di Jawa Barat, khususnya di Subang terus meningkat. Peningkatan produksi padi ini, di satu sisi untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri dan di sisi lain memenuhi keinginan Presiden Joko Widodo menghasilkan dua juta ton padi untuk tahun 2015. “Bentuk perjuangan ini bukan saja mengkomunikasikan dengan Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum, namun juga mengawal hingga program ini benar-benar bisa terlaksana. Di antaranya dengan pembuatan sodetan Tarum Timur di Kabupaten Subang,” ujarnya. Sedangkan saluran Tarum Timur kata Ara, sudah dibuat oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965 dengan mengalirkan air dari Bendungan Jatiluhur sehingga lahan pertanian yang tadinya kering menjadi subur. “Kini sungai Tarum Timur hanya mengaliri sebagian tanah pertanian yang ada di Kabupaten Subang, bagian yang lain tetap kering dan tidak mendapat irigasi penuh karena Sungai Tarum Timur harus melintas dulu ke Indramayu, baru kemudian mengaliri Subang di bagian lain. Sodetan Tarum Timur dibuat agar aliran sungai Tarum Timur langsung mengairi semua lahan pertanian Kabupaten Subang,” paparnya. Dengan adanya sodetan yang rencananya akan dibangun sepanjang 7Km tersebut, lanjutnya, Subang bisa meningkatkan produksi pertanian hingga 500 ton. Panen padi yang semula satu tahun sekali bisa menjadi dua tahun sekali. Ia berharap melalui pembangunan sodetan, bisa terwujud kesejahteraan petani dan rakyat Subang secara umum. Selain persoalan sodetan, sambungnya, dirinya pun akan memperjuangkan Bendungan Sadawarna yang berada di antara perbatasan Subang dengan Sumedang. Sementara Bupati Subang Ojang Sohandi mengaku sangat bersyukur bisa membawa Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Subang untuk melihat secara langsung para petani dan lahan pertanian. “Masyarakat Kabupaten Subang sejak tahun 2005 telah mengusulkan untuk membuat sodetan di sungai Tarum Timur dan akhirnya Bapak Presiden Jokowi setuju membuat sodetan di Tarum Timur untuk mengairi sawah. Alhamdulilah keinginan masyarakat bisa terwujud dan membuat sodetan minimal selesai tiga tahun,” tuturnya. Menurutnya, hal ini juga berkat perjuangan anggota DPR RI dapil IX Jawa Barat yaitu Maruarar Sirait yang tidak kenal lelah. Menurut Ojang, Ara terus berjuang membawa aspirasi Subang dan mengkomunikasikan dengan Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum hingga Presiden Jokowi datang. “Tekad kami bisa memproduksi 1.000.700 ton padi di tahun 2015,” ungkap Ojang. Selama di Subang, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dan Mensesneg Pratikno, mengunjungi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi kemudian ke Pondok Pesantren Al Islah pimpinan KH Usfuri di Kecamatan Compreng, memberikan bantuan 1.099 unit traktor kepada petani lalu melihat lokasi yang akan dibangun sodetan dan terakhir melihat progres pembangunan Jalan Tol Cipali di daerah Cilameri, Subang. Kemudian meninggalkan Subang menuju Jakarta sekitar Pukul 16.00 WIB. (bds/man)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: