Pejabat Pemkot Plesiran

Refreshing ke Garut Dibiayai APBD KEJAKSAN - Kebiasaan menghabur-hamburkan uang sepertinya masih jadi kebiasaan pemerintah, termasuk Pemkot Cirebon. Untuk menggelar rapat kerja yang melibatkan kepala bagian di lingkungan setda Kota Cirebon, camat, dan lurah sampai harus dilaksanakan di luar kota, tepatnya di Kabupaten Garut. Keberangkatan rombongan pejabat ke Kabupaten Garut dilakukan setelah salat Jumat (18/11). Dari halaman belakang balai kota. Agar tidak terlalu terlihat, rombongan diberangkatkan beberapa gelombang, menggunakan bus. Camat Lemahwungkuk, Andi Armawan salah satu pejabat yang ikut serta dalam rombongan menyatakan, kegiatan raker dalam rangka pembahasan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan atau hibah pemerintah, kepada masyarakat. Harus menyesuaikan Permendagri Nomor 32/2011 tentang Dana Hibah. ”Selain membahas mekanisme pemberian bantuan atau hibah, dalam raker tersebut juga akan membahas tentang tupoksi pelimpahan kewenangan ke masing-masing  organisasi perangkat daerah (OPD),” kata dia kepada Radar, kemarin (18/11). Meski rombongan yang berangkat ke Garut tersebut dimulai pada pukul 14.00. Tetapi Andi memilih berangkat terpisah, sore harinya. Hal ini disebabkan masih banyaknya pekerjaan kantor yang harus diselesaikan sebelum ditinggal ke luar kota. “Acaranya cuma sampai Sabtu sore dan langsung kembali ke Cirebon lagi,” katanya. Sementara, Sekretaris Daerah (sekda), Drs H Hasanudin Manap MM menjelaskan, pelaksanaan studi banding ke Kabupaten Garut diselenggarakan dan anggarannya ada di asisten pemerintahan dan kesra. “Itu yang menyelenggarakan asisten karena DPA-nya ada di asisten. Kegiatan ke Garut, selain studi banding dengan Pemkab Garut juga sekalian refreshing,” ungkap dia. Dikatakan dia, selain studi banding ke Pemkab Garut, rombongan juga akan melakukan studi banding ke Pemkab Ciamis. Berkaitan dengan pemilukada. Sebab, dalam waktu dekat Pemkab Ciamis akan menyelenggarakan pemilukada. “Kegiatan studi banding sengaja di lakukan pada hari Sabtu agar tidak mengganggu pelayanan,” terangnya. Pria yang akrab dipanggil Hasan ini menyatakan, kegiatan semacam itu juga pernah dilakukan tahun lalu. Studi banding ke Purwokerto. Sebagai persiapan kecamatan dan kelurahan menjadi OPD. “Studi banding ke luar kota ini juga ingin melihat bagaimana keberadaan dinas, serta mengenai pembahasan anggaran karena sama-sama sedang membahas anggaran,” ungkapnya. Terpisah, Direktur Jaringan Masyarakat Sipil (JaMS) Rafi SE mengatakan, studi banding camat, lurah dan kabag ke Garut tersebut hanya ingin memanjakan pejabat yang dibalut dengan kegiatan konsolidasi. “Dengan melakukan raker ke luar kota, diharapkan agar pikiran pejabat menjadi segar karena sekalian refresing,” tandas dia. Namun, kata dia, pejabat plesiran ke luar kota, dilakukan saat kondisi masyarakat seperti sekarang, banyak keprihatinan. “Kegiatan seperti ini juga pernah dilakukan di Purwokerto, yang juga diisi dengan kegiatan bersepeda,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, dia juga mempertanyakan output kegiatan raker atau studi banding tersebut. Jangan sampai tidak berdampak pada pelayanan. “Yang terpenting adalah, bukan kegiatan raker itu sendiri. Tetapi bagiamana konsep yang dimiliki pimpinan itu bisa diterjemahkan, dan dipahami oleh bawahannya. Jangan sampai setelah raker tidak memberkan manfaat, tetapi hanya menghabiskan uang saja,” tukasnya. (mam)

Sumber: