Kegaduhan Politik, Politik Kegaduhan

AKHIR-akhir ini Indonesia sepertinya sudah tak terpisahkan lagi dari kegaduhan politik. Permainan politik elite membuat suasana politik negara semakin gaduh. Elite yang seharusnya menjadi teladan politik pun kehilangan kesantunan. Bahkan kerap memamerkan aksi politik yang memalukan dan tentu saja tidak layak dicontoh. Kondisinya semakin mencemaskan, saat rakyat hadir sebagai lapisan kritis: memberi peringatan bahkan mengultimatum setiap kekeliruan, justru elite mengidap penyakit 5 B: budeg, buta, bebal, bual dan benalu. KEGADUHAN POLITIK Dari berbagai kegaduhan, kegaduhan politik merupakan fenomena paling menonjol akhir-akhir ini. Sejak pilpres dan pascanya, misalnya, kegaduhan politik tidak pernah berhenti dengan berbagai dampak negatif pada penyelenggaraan negara dan pembangunan; di samping keresahan publik yang terus berlanjut. Kegaduhan terjadi terus menerus, misalnya di internal parpol, antar parpol, antarkoalisi, antarlembaga, antarpemerintah dan rakyat serta berbagai bentuk kegaduhan serupa. Kegaduhan ini jelas mengganggu konsolidasi politik dan demokrasi, yang menjadi salah satu prasyarat penting bagi pemerintah untuk bisa bekerja dengan baik. Kondisi demikian membuat rakyat merasakan kelelahan terhadap politik; ya rakyat menjadi korban kegaduhan politik. Kondisi itu sangat terasa tatkala banyak masalah yang tidak terselesaikan tuntas. Politik terlalu gaduh sepanjang tahun. hukum tampak bengkok ketika tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Keteladanan para pemimpin yang nyaris tak tersisa. Tindakan amoral yang dominan dan lembaga-lembaga formal tak berfungsi optimal. Bisa jadi situasi ”tak normal” ini mirip situasi anomianya Emile Durkheim (1858-1917). Dalam konteks inilah barangkali bisa ditelusuri betapa mudahnya publik marah dan mengambil tindakan sendiri-sendiri. Dalam pandangan positif, kemarahan publik bisa dilihat ketika rakyat begitu sigap berdiri di depan KPK saat ada upaya untuk mengganggu atau mendelegitimasi lembaga itu. Akan tetapi, kemarahan benar-benar destruktif tatkala tindakan sepihak massa yang merasa tersumbat secara masif memicu kekerasan dan konflik sosial. Kegaduhan politik inilah yang benar-benar membuat rakyat penat. Mengamati gejala dan ekspresi kegaduhan politik yang tak berkesudahan, dengan memodifikasi teori Benjamin Reilly dan Per Nordlund (2008), Indonesia tampaknya pas untuk masuk ke dalam kategori states of conflict-prone politics—negara yang rentan dengan konflik politik. Dengan masuk kategori ini, Indonesia “kian lengkap” karena sebelumnya sudah termasuk kategori conflict-prone societies—masyarakat yang rentan dengan konflik antarmasyarakat, antaretnis, dan antaragama. MENGAKHIRI KEGADUHAN POLITIK Indonesia yang rentan dengan kegaduhan politik, maka kita perlu melakukan beberapa langkah. Pertama, melakukan perubahan budaya politik. Kita perlu akui secara jujur bahwa reformasi lembaga politik seperti parpol telah berlangsung sejak 1998, tetapi perubahan budaya politik tidak terjadi secara signifikan. Budaya politik lama semacam otori­tarianis­me dan nepotisme politik terus bertahan dalam berbagai ekspresinya. Selanjutnya, parpol pun masih secara dikuasai oligarki yang tidak memberikan ruang bagi dialog dan akomodasi terhadap pendapat yang berbeda. Kepemimpinan parpol sejak dari tingkat pusat sampai daerah cenderung kian nepotistik—menciptakan “dinasti” pemerintahan daerah dan keanggotaan legislatif dengan memanfaatkan momentum pemilu. Kedua, melakukan reformasi total terhadap parpol. Kita sudah maklum bahwa institusi politik semacam parpol yang rawan konflik jelas tidak bisa dibiarkan berlanjut. Reformasi kepartaian merupakan agenda mendesak. Minimal berbagai kekuatan politik dapat terus terkonsolidasikan, sehingga pemerintahan dapat berfungsi lebih efektif. Untuk itu, parpol perlu membenahi kelembagaannya. Parpol tidak pernah bisa kuat jika kalangan pemimpin dan anggota sering berganti parpol atau mendirikan parpol baru, karena tiadanya budaya politik dialog, toleransi, dan akomodasi. Parpol perlu mengubah praktik politik yang lebih berdasarkan personal ”orang kuat” daripada anggota dan masyarakat luas. Ketiga, merevitalisasi kepengurusan dan keanggotan parpol. Jadi, parpol mesti terus merevitalisasi anggotanya; tidak memerlukan anggota dan simpatisan hanya pada waktu pemilu/pilkada. Parpol mesti dapat menampilkan orientasi pada kebajikan publik dengan meninggalkan pragmatisme dan oportunisme politik yang bernyala-nyala. Dengan begitu, parpol dapat menampilkan organisasi, ideologi, dan orientasi politik kerakyatan, serta kebajikan publik yang solid. Menurut Azyumardi Azra (2015) sebagaimana disepakati para ahli ilmu politik, praktisi politik, dan masyarakat sipil, adalah suatu kebajikan (virtues) politik jika elite politik dapat memelihara kestabilannya. Dengan stabilitasnya, elite politik sekaligus berbuat kebajikan utama selanjutnya, yaitu memberikan ketenangan dan kemantapan bagi pemerintah menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Keempat, melakukan transformasi total dari politisi ke negarawan. Politisi adalah elite yang hanya mengurus kepentingan diri dan kelompoknya. Sementara negarawan adalah sosok pemimpin (atau rakyat) yang lebur dan larut untuk kepentingan umum atau negara yang lebih besar dan mendesak. Mengenai hal ini kita sejatinya perlu membaca kisah Presiden Perancis ternama, Francois Mitterrand. Dua tahun setelah berkuasa, 1983, Presiden Perancis Francois Mitterrand (1916-1996) menyadari bahwa ekonomi negaranya terus menurun. Pemimpin Partai Sosialis itu pun berada di persimpangan jalan; mempertahankan kebijakan partai yang tetap dibiayai perusahaan negara, sehingga menjadi beban negara atau menerapkan kebijakan austerity (pemangkasan anggaran negara) seperti kebijakan kelompok konservatif sebelumnya. Mitterrand pun akhirnya berputar haluan, yakni mengutamakan kepentingan negara dan mengabaikan ideologi partainya. Ya, iya pun memilih menjadi negarawan. Bagaimana dengan elite negeri ini? Kita tunggu saja aksi mereka. (*) * Penulis merupakan Direktur Eksekutif Mitra Pemuda, Pegiat PENA di STAI BBC.

Sumber: