Tentang Isu Reshuffle dan Penghinaan Pada Presiden

Oleh: Dudi Farid Wazdi PUBLIK sempat disuguhkan kabar menteri perempuan bidang ekonomi yang menghina Presiden Joko Widodo. Dan, tak hanya satu, ada tiga menteri serta  kepala lembaga setara menteri yang diisukan melakukan penghinaan kepada kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Adalah politikus PDIP Masinton Pasaribu (anggota Komisi III DPR RI) dalam diskusi bertajuk \'Siapa Kena Reshuffle?\', di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (5/7). Dia membeberkan nama tiga menteri yang telah menghina Presiden itu. Selain yang sudah disebutkan di atas, ada dua lagi. Satu menteri yang ada di pelabuhan, ketika waktu sidak soal (dwelling time), ada delapan kementerian di sana. Satu lagi setingkat menteri, di dalam istana. Dan dia bicara sama, kurang lebih seperti itu (Presiden peragu). Bicara di dalam komunitasnya. Dalam pendapatnya, Menteri yang menjadi pembantu presiden, tidak layak menghina Joko Widodo yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika mereka merasa tidak cocok dengan Presiden, ada baiknya menteri tersebut keluar dari Kabinet Kerja. Isu ini pun mendapatkan energi tambahan dari teman sejawat (Menteri Dalam Negeri) yang membahas serta mempersoalkan masalah ini sebagai upaya untuk menjaga marwah jabatan Presiden. Ditambah lagi yang menghina itu adalah menteri, oleh karenanya Menteri Dalam Negeri angkat bicara. Kemudian, seperti diketahui, Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal membeberkan transkrip pernyataan menteri yang menghina Presiden Joko Widodo. Pernyataan dalam transkrip itu diketahui dilontarkan dalam sebuah acara 3 Juni 2015 lalu. Transkrip itu mampir di telepon genggam Akbar. Mantan anggota Tim Transisi bentukan Jokowi-JK ini pun membacakan petikan transkrip yang diterimanya kepada wartawan. \"Kalau memang saya harus dicopot, ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya, dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presiden ngerti apa tugas saya. Wong Presiden juga enggak ngerti apa-apa.\"  Nah, Akbar menilai, tidak sepatutnya seorang menteri mengatakan itu kepada Presiden. Karena posisi menteri hanya menjadi pembantu saja. Isu ini pun diyakini bahwa Presiden sudah tahu siapa menteri tersebut. Hanya saja Presiden Jokowi belum bertindak karena sifatnya yang tidak reaksioner. Dengan peristiwa ini para politikus umunya berpendapat bahwa: ketidakloyalan menteri yang disebut-sebut salah satu menteri perempuan di bidang ekonomi tersebut dipertanyakan. Dan mereka bersikukuh, seharusnya (tidak bisa tidak) menteri mendukung program Jokowi-JK dan melakukan pekerjaan dengan baik. PENGAKUAN SANG MENTERI Adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno membantah dirinya mengucapkan kata-kata yang dianggap menghina presiden. Ia merasa telah difitnah terkait sebuah transkrip yang beredar di media sosial menyusul tuduhan adanya menteri yang menghina Presiden. Ia pun mengimbau bahwa: sepatutnya dalam bulan suci Ramadan ini kita semua tidak semestinya memfitnah orang, (Metrotvnews.com, Senin (29/6/2015). Bahkan ia mengatakan bahwa: bahasa yang ada dalam transkrip tersebut bukanlah bahasa yang biasa dipakainya sehari-hari. Dan, sebagai anggota kabinet sudah menjadi kewajiban seorang menteri untuk tetap menjaga martabat dan kehormatan Presiden.  Kemudian, konsekwensi dari itu semua adalah mutlak untuk mematuhi dan menghormati Presiden sebagai atasannya. SERANGAN PADA KALANGAN MENTERI PROFESIONAL Seperti diungkap oleh politisi PDIP di atas bahwa: yang melakukan penghinaan adalah Menteri dari kalangan profesional tetapi kemudian setelah dikroscek kepada Menteri yang bersangkutan ternyata tidak benar, tentu ini menjadi pertanyaan besar pada kita semua. Mau ‘dagelan’ macam apa lagi yang hendak dipertontonkan oleh para politisi itu? Dan, memang, tampaknya keumuman para politikus itu tak rela jika negara ini ‘ayem-tentrem’, yang ada di benaknya itu  tampaknya hanyalah bagaimana caranya, kapan waktunya ia naik jabatan, ia mendapatkan jatah kursi menteri dan seterusnya. Dan, karena yang paling lemah dari segi politik adalah para menteri dari kaum professional, maka yang dihantam duluan oleh para politikus adalah mereka dari kalangan kaum profesional. Dengan demikian, menteri dari kalangan profesional itu adalah benar-benar hanya berada dalam naungan Tuhan dan Presiden semata. Jika saja Presiden terpengaruh dengan isu murahan dan kekanak-kanakan itu (Dalam pendapat almarhum Gus Dur itu Taman kanak-kanak), maka tumbanglah perjuangan kaum professional yang umumnya murni demi membangun bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, kita berharap Presiden benar-benar matang dalam menentukan sebuah kebijakan, adanya kroscek yang lengkap dari berbagai pihak, sehingga dapat meminimalisasi kekeliruan dan kesalahan. Terlebih di saat sekarang sedang hangat-hangatnya isu reshuffle kabinet kerja yang konon kata ‘publik’ belum maksimal dalam kerjanya. HARAPAN KALAU TIDAK DISEBUT KHAYALAN Mencermati tabiat para politikus di negeri ini (yang doyan berebut kursi menteri) saya sih justru berharap semua menteri itu berasal dari kalangan professional saja. Tutup rapat-rapat peluang Menteri dari kalangan politikus (partai) karena kelihatannya justru hanya dijadikan sebagai kesempatan untuk memperbesar partainya saja. Sementara kepentingan Bangsa-Negara dinomorduakan. Atau kalaupun belum mampu minimal Menteri yang dari kalangan proffesionalnya enam puluh persen. Saya yakin dengan konsep ini dominasi politik dalam membangun bangsa ini dengan sendirinya akan berkurang (coba saja Anda perhatikan, masa sih pembangunan insfratruktur, pendidikan dan kesehatan pun dikaitkan begitu erat dengan politik?!) Kacau! Lebih dari itu, semestinya politik itu jangan dijadikan sebagai lahan pekerjaan demi meraup pundi-pundi materi. Politik digeluti demi untuk membangun bangsa agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Tunjukan bahwa: bangsa ini bangsa yang besar yang mampu menyelenggarakan even-even besar. Masa kalah dengan Malaysia yang mampu menyelenggarakan MotoGP, masa kalah dengan Singapura yang mampu menyelenggarakan balapan F1 dan seterusnya? Lagi pula, ketika Menteri dari kalangan profesional itu tidak bisa bekerja dan atau tidak mencapai target dapat dipecat dengan segera (tidak akan ada partai yang ngambek). Kemudian, untuk menjaga kepropfesionalannya ia hanya boleh menjabat selama satu periode saja. Wallohu a’lam. (*)   *) Penulis, Penais Kemenag Kabupaten Indramayu, Alumnus FISIP UI  

Sumber: