Mutasi Kemungkinan Diundur

Beberapa Nama Dikabarkan Tidak ”Direstui” Bupati KUNINGAN– Kabar soal mutasi dan rotasi yang konon akan digelar hari ini, Jumat (13/1), kemungkinan diundur. Dari beberapa keterangan yang diperoleh Radar, penundaan mutasi ini karena ada beberapa nama pejabat yang masuk gerbong mutasi, namun tak ”direstui” (kurang sreg) bagi Bupati H Aang Hamid Suganda. Dan untuk mengubah beberapa nama itu, tentu membutuhkan waktu. Desas desus soal mutasi ini memang cukup santer, kemarin. Bahkan sebagian besar pejabat di lingkup Pemkab Kuningan menduga-menduga mutasi akan digelar hari ini. Namun hingga tadi malam, belum seorang pun yang menerima undangan. Begitu juga dengan suasa di Pendopo Kuningan, tak ada tanda-tanda persiapan. Sekda Kuningan, Drs H Yosep Setiawan MSi membantah mutasi akan digelar hari ini. ”Siapa bilang besok (hari ini). Saya enggak pernah bilang besok (hari ini),” jawab Yosep saat dikonfirmasi Radar via SMS tadi malam (12/1). Sementara itu, dikabarkan bahwa banyak pejabat eselon II yang mulai ketar-ketir. Ini setelah muncul informasi terdapat tujuh pejabat eselon II yang akan mengalami proses pergeseran. Mereka khawatir posisi yang kini ditempati, akan diisi pejabat lain. Pejabat eselon II yang sudah tidak betah pada posisi sekarang, juga khawatir tidak jadi dipindahkan. Rasa wasas serupa dialami oleh para pejabat eselon III, terutama bagi mereka yang dijanjikan bakal dipromosikan untuk naik eselon. Kosongnya jabatan Kadishutbun dan Kadinkes, membuat beberapa pejabat eselon III bersaing untuk mengincar posisi-posisi tersebut. Khusus untuk lowongnya jabatan Kadinkes setelah ditinggal pensiun dr H Kadaryanto MM MARS, sejumlah nama kandidat mulai muncul. Salah satunya dr Hj Titin Suhartini yang kini menjabat Kabid Pelayanan Medis RSUD 45). Tapi, munculnya nama Titin menunai reaksi dari beberapa pihak. ”Bu Titin itu kan istri dari pejabat eselon 2 di BPPT yaitu Pak Ajat Sudrajat. Jadi saya kira tidak etis rasanya kalau suami istri sama-sama menjadi pejabat struktural eselon 2B. Pak Yosep saja (sekda, red) tak mempromosikan istrinya yaitu Bu Popi untuk naik ke eselon 2 meski sudah memenuhi syarat,” tandas salah seorang Pemerhati Kebijakan Daerah, Wili Somantri saat diwawancarai Radar, kemarin. Dia meminta agar Baperjakat tidak mentok pada satu kandidat untuk mengisi posisi kandinkes. Masih cukup banyak pejabat yang dinilai memenuhi syarat untuk menduduki posisi itu. dr H Sarjono misalnya, meskipun kini hanya sebagai tenaga fungsional, namun bisa ditunjuk kembali. ”Sebagai mantan kadinkes, dia dinilai memenuhi syarat bahkan lebih berpengalaman,” kata Wili. Selain Sarjono, lanjut Wili, terdapat pula mantan Kasubag TU Dinkes, H Raji SE MMKes. Dari keterangan yang diperolehnya, pria yang kini menduduki jabatan sebagai Kabag Perencanaan dan Program BRSUD 45 itu telah mengikuti Diklatpim II. Bahkan, jika Baperjakat mau melakukan revolusi, terdapat begitu banyak dokter ataupun tenaga medis lain yang belum mengikuti diklatpim II, namun bisa diposisikan sebagai kandinkes. ”Hanya saja memang yurisprudensinya alias kebiasaannya dalam rekruitmen pejabat eselon 2B, mungkin kurang gimana gitu. Meskipun sebetulnya, dr H Asep Hermana MMKes yang kini menjabat Plt Kadinkes juga bisa dipromosikan. Belum lagi para medis maupun tenaga medis lainnya,” ungkapnya. Bagaimana dengan pejabat yang bukan dokter, apakah tidak boleh jadi kadinkes? Menurut aturan yang pernah dibacanya, UU 36/2009 tentang Kesehatan, pihaknya tidak melihat bunyi satu pasalpun yang mengharuskan dipimpin oleh seorang dokter. Di situ hanya disebutkan minimalnya oleh paramedis atau tenaga medis. ”Pasal 22 UU 36/2009 terdapat kualifikasi minimum yang diatur lebih lanjut oleh Permenkes No 971/menkes/Per/XI/2009 tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan. Sedangkan untuk rumah sakit diatur oleh UU 44/2009 tentang Rumah sakit, di mana pada pasal 34 disebutkan bahwa kepala RS harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan,” paparnya. (ded)

Sumber: