Jangan Benturkan Sekda-Walikota

Panji Ajak Hentikan Manuver Terkait Pergantian Asep Dedi KEJAKSAN – Gonjang ganjing pergantian sekretaris daerah beberapa hari terakhir, menyita perhatian publik. Padahal, wacana ini dinilai akan mengganggu harmonisasi antara walikota sebagai orang nomor satu dan sekda sebagai orang nomor dua di Kota Cirebon. Oleh karena itu, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, R Panji Amiarsa SH MH meminta pihak-pihak yang memunculkan isu tersebut untuk menghentikan manuver, demi kondusivitas daerah. “Jangan sampaikan berita fitnah dan adu domba. Itu tidak baik. Hubungan Pak Sekda dengan Pak Walikota berjalan baik. Mari jaga kondusivitas daerah bersama-sama,” ajaknya. Sebab, lanjut orang dekat Walikota Azis ini, stabilitas daerah sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya visi misi Religius Aman Maju Aspiratif dan Hijau (RAMAH) di tahun 2018. Untuk itu, ujar Panji, sinergitas antara walikota dengan sekda dan seluruh SKPD perlu terbangun secara sistemik, demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai harapan masyarakat. Posisi sekda, lanjutnya, merupakan salah satu pilar pendukung terwujudnya alur pemerintahan yang dapat menerapkan pokok pikiran walikota. Tujuannya, agar program kerja berorientasi pada visi RAMAH dapat diterapkan dengan tepat. Atas sikap Sekda Asep Dedi yang terus fokus bekerja, layak mendapatkan apresiasi. Panji yakin, hal ini sesuai dengan keinginan Walikota Azis agar semua pihak terus bekerja secara maksimal dan penuh semangat. Dalam menjalin sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sambungnya, jika terdapat bagian yang perlu ada perbaikan, kesempatan itu secara ideal diberikan. Dengan kata lain, ujar Panji, tidak serta merta menempuh koreksi atas kedudukan sebagai sekda. Bagaimana pun dan di mana pun, dinamika proses penyelenggaraan pemerintahan selalu ada. “Tidak ada membangun pemerintahan tanpa rintangan. Semua bisa diselesaikan dengan duduk bersama dan berdiskusi,” tukasnya. Seluruh pihak, lanjut pria yang menjadi Ketua Bapilu pasangan Ano-Azis ini, sebaiknya turut mendorong suasana kondusif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon. Di samping itu, untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan, lepaskan semua sikap buruk sangka dan merendahkan mereka yang tengah mendapatkan mandat amanat. Terlebih untuk jabatan sekda. “Pejabat yang menempati posisi sekda itu figur pilihan. Prosesnya tidak mudah dan sangat selektif,” ujarnya. Panji berharap, semua pihak memberikan keleluasaan bekerja, berimprovisasi dan membangun koordinasi yang baik kepada Sekda Asep Dedi dan seluruh kepala SKPD, agar Kota Cirebon bergerak maju dan dinamis. Ke depan, akan lebih baik jika semua pihak khususnya di Pemerintahan Kota Cirebon berhati-hati terhadap segala bentuk motif yang bermaksud merusak tatanan kekompakan kinerja birokrat. Lebih dari itu, Panji Amiarsa berharap agar Sekda Asep Dedi harus tetap teguh dan bekerja sesuai amanat yang telah diberikan Walikota Nasrudin Azis, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pada sisi lain, jajaran seluruh kepala SKPD semakin menunjukan sinergitas dan kekompakan. Hal ini dapat terlihat dari agenda di luar kedinasan yang mereka lakukan. Pada beberapa minggu lalu, Walikota Azis didampingi Sekda Asep Dedi memimpin diskusi bersama seluruh kepala SKPD di aula Bappeda Kota Cirebon. Kegiatan yang digelar malam hari ini dibalut dalam suasana santai, penuh keakraban namun tetap membahas poin per poin masalah yang ada di SKPD. Agenda demikian akan diharapkan terus dilanjutkan secara berkesinambungan. “Waktu itu kegiatannya semacam coffee night. Ini hal positif dan perlu digelar secara berkelanjutan,” usul Kepala Bappeda Kota Cirebon Ir Vicky Sunarya. Alasannya, kata PNS senior ini, agar lebih terjalin komunikasi aktif dan kekompakan dalam membangun kota. Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah SSos. Dia memastikan, hubungan walikota dengan sekda bagus dan koordinasi tetap berjalan. Jadi, isu yang dimunculkan mengenai pergantian sekda, mungkin karena ada orang yang tidak suka dengan sekda. Bisa juga hasil evaluasi BK Diklat untuk melakukan mutasi, dimanfaatkan orang-orang tertentu. “Harap maklum lah, namanya juga jabatan. Orang yang tidak bertanggung jawab itu mungkin memanfaatkan peluang mutasi dengan isu mengganti sekda. Padahal mutasi yang akan digelar hanya menyentuh eselon III dan IV untuk mengisi kekosongan jabatan,” ucapnya. (ysf)

Sumber: