Pembahasan APBD 2016 Berantakan

OPD Lambat Susun RKA, Jadwal Penetapan Meleset SUMBER - Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon pesimis penetapan APBD tahun 2016 bisa dilakukan akhir tahun ini. Pasalnya, sampai saat ini kurang dari 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelesaikan pembahasan proyeksi anggarannya bersama Banggar. Sekretaris Banggar DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan SSi, situasi ini menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Cirebon. Apalagi, paripurna pengesahan APBD tahun 2016 direncanakan berlangsung pada Senin (7/12). \"Bisa molor ini, kita tidak ingin hal ini sampai terjadi,\" tuturnya. Aan mengatakan, keterlambatan ini terjadi karena SKPD belum siap menyajikan Rencana Kerja Anggaran (RKA). SKPD itu mengkau harus menyusun ulang RKA, karena banyak program yang diusulkan dipangkas oleh Bappeda. Selain itu ada beberapa program di RKA yang tidak sesuai dengan ajuan SKPD. Contohnya RSUD Waled, dalam program sosial direncanakan pembangunan gedung instalasi pasien penyakit paru-paru. Tapi, dalam RKA justru malah muncul pembangunan gedung untuk kelas III. \"Pada saat perencanaannya jelas ada masalah,\" katanya. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Di sana ada anggaran sebesar Rp 28,5 miliar lebih yang terdapat di rekening masing-masing puskesmas mengendap dan tidak bisa digunakan. Mereka beralasan tidak ada payung hukum untuk menggelar anggaran tersebut. \"Inikan ironis, ada anggaran dan puskesmas membutuhkan, tapi tidak bisa digunakan. Ini harus menjadi bahan kajian pemerintah Kabupaten Cirebon untuk bisa mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan anggaran,\" imbuhnya. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon malah belum menyerahkan RKA-nya. Hal itu jelas sangat disayangkan oleh Aan. \"Kita tidak mau molor sampai Januari. Jika sampai batas waktu masih ada SKPD yang belum siap, maka yang akan kita paripurnakan adalah anggaran SKPD yang sudah dibahas saja. Sisanya tetap menggunakan anggaran 2015,\" tegasnya. Aan pun meminta TAPD untuk mendesak SKPD segera merampungkan RKA dan melakukan pembahasan dengan Banggar. \"Kita sudah kirim surat ke bupati untuk memerintahkan SKPD-nya melakukan pembahasan,\" pungkasnya. (jun)

Sumber: