Duuh, Progres BIJB Masih di Bawah 50 %

MAJALENGKA - Komisi III DPRD Majalengka mendorong percepatan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Hal itu mengingat sudah cukup besar dana yang digelontorkan pemerintah provinsi, akan tetapi progress pembangunanya belum sampai 50 persen. Hal tersebut sebagaimana disampaikan anggota Komisi III, Ali Imron AMd di sela kunjungan ke PT BIJB. Seperti diketahui, pembanguan sisi darat di BIJB tengah dijalankan pemerintah provinsi, sedangkan pembangunan sisi udara bagian pemerintah pusat. Berdasarkan pantauan dan progress report dari PT BIJB, secara keseluruhan progress pembangunannya belum mencapai 50 persen. “Sehingga jika target beroperasinya BIJB dicanangkan tahun 2017, melihat kondisi saat ini kecil peluangnya hal itu bisa terwujud. Kalau target pengoperasiannya masih kekeuh di tahun 2017, harus ada percepatan pelaksanaan pembangunan konstruksinya,” kata politisi PPP ini. Namun yang menjadi persoalan adalah belum seluruhnya kebutuhan lahan untuk pembangunan BIJB tersebut termanfaatkan, karena masih ada beberapa ratus hektare lahan yang masih dalam proses ganti rugi. Sehingga para pelaksana pembangunan konstruksi di BIJB tersebut belum bisa memulai pengerjaannya. “Kalau urusan pembebasan lahan, silahkan diselesaikan secepatnya. Supaya ketika proses pembebasannya sudah clear, bisa lekas dikerjakan pembangunannya. Untuk urusan pembebasannya, silahkan pihak terkait yang menyelesaikan dengan masyarakat pemilik lahan. Kita (komisi III, red) tidak punya fungsi pengawasan ke sektor pembebasan lahan,” ujarnya. Terkait polemik aksesibilitas ke BIJB, Komisi III juga mendorong agar pemerintah pusat maupun provinsi bisa membuka akses ke BIJB melalui jalan umum. Sebab menurut anggota Komisi III lainnya, Dedi Suandi, jika aksesibilitas ke BIJB hanya bisa dilalui lewat jalur tol maka tidak akan berdampak signifikan terhadap kemajuan perekonomian masyarakat Kertajati dan masyarakat Majalengka pada umumnya. “Tidak masalah kalau akses ke BIJB di masterplan menggunakan jalur tol, tapi harus dipikirkan juga penyediaan akses ke bandara lewat jalan umum. Dengan begitu perekonomian masyarakat bisa terdongkrak. Kalau hanya menggunakan jalur tol, maka tidak banyak yang bisa dinikmati Majalengka atas keberadaan bandara,” imbuhnya. (azs)    

Sumber: