Kisruh PPDB Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

KEJAKSAN - Kisruh PPDB 2012 rupanya tak sesuai harapan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK). Kabid Litbang Bappeda Kota Cirebon yang juga salah satu perumus RAD PK, M Arif Kurniawan ST MT mengatakan, dalam RAD-PK, penerapan PPDB online memang diharapkan agar tercipta transparansi. “Harapannya, diterapkannya PPDB online ini kan agar transparan. Sehingga bisa dilihat kapasitasnya dan nilainya, hanya persoalannya itu, karena ini penerapan pertama, jadi banyak yang bolong-bolong,” ujarnya, kemarin. Seharusnya, kata dia, saat ini, tim monitoring dan evaluasi (monev) dari inspektorat juga sudah dibentuk dan sudah mengambil langkah terhadap kisruh PPDB online ini. “Yang menjadi masalah saat ini kan, tim monev dari inspektorat belum terbentuk. Yang jelas nanti akan dibantu dan kami dorong agar yang diprioritaskan awal adalah PPDB online karena sudah melanggar,” jelasnya. Arif mengaku, sudah 2 kali pihak Bappeda mengirimkan surat pada Inspektorat untuk mengingatkan agar segera dibuat tim monev. Bila sudah dibuat, Arif juga mengaku akan meminta bantuan Bappenas sebagai mitra untuk membantu monitoring dan evaluasi masalah yang ada, termasuk PPDB. Melihat kisruh yang ada sekarang, Arif menilai kalau itu semua didasari karena ketidakkonsistenan dari pihak penyelenggaran, dan akhirnya merusak segalanya. “Kalau ada yang jeli, bisa dibawa ke Ombudsman. Karena ada kekecewaan dalam pelayanan publik,” tukasnya. (kmg)

Sumber: